Hingga Mei 2023, Pemerintah Kantongi Rp12,57 Triliun Pajak Digital

Kamis, 08 Juni 2023 | 16:30 WIB
Hingga Mei 2023, Pemerintah Kantongi Rp12,57 Triliun Pajak Digital
Ilustrasi. Kementerian Keuangan menetapkan Zalora sebagai salah satu pemungut pajak digital. Foto: Ilustrasi layanan belanja online. [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sampai dengan 31 Mei 2023, pemerintah telah menunjuk 151 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Jumlah tersebut termasuk tiga pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan Mei 2023.

Penunjukan di bulan Mei 2023:

1. Garmin (Europe) Limited

2. Hotjar Limited

3. DigitalOcean, LLC

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk tersebut, 133 diantaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran sebesar Rp12,57 triliun. 

“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp2,43 triliun setoran tahun 2023,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangannya dikutip Kamis (8/6/2023).

Selain tiga penunjukan yang dilakukan, di bulan ini pemerintah juga melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan dari tiga perusahaan, yakni Booking.com, B.V., Evernote GmbH, dan Travelscape, LLC. 

Baca Juga: 1,87 Juta PNS Sudah Nikmati Gaji Ke-13

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI