Infografis
Suara.com - Pemerintah dikabarkan akan menghapus subsidi motor listrik berbasis baterai untuk kelompok tidak mampu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan, kebijakan ini berpotensi diberikan untuk semua kalangan.
Hal ini ia sampaikan lantaran pembelian motor listrik dalam negeri masih rendah meski sudah diberikan subsidi sebesar Rp 7 juta. Hingga 5 Juni 2023, hanya ada 637 unit motor listrik yang dibeli dengan subsidi, jauh dari target 200.000 unit.
"Kami telah membuka subsidi motor listrik melalui aplikasi Sisapira. Namun, perkembangannya tidak signifikan. Pembelian sepeda motor listrik sangat lambat," ujarnya saat hadir dalam acara bertajuk Ekosistem Menuju Energi Bersih yang disiarkan di saluran YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika, dikutip pada Kamis (8/6/2023).
"Apakah perlu membahas kemungkinan mengganti bantuan pemerintah sehingga dapat digunakan oleh semua orang? Kami sedang mengevaluasi semuanya," ujarnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: AHY Pamit Mundur, Jabatan Ketum Demokrat Diambil Alih Moeldoko
Menurut Moeldoko, mekanisme penyaluran subsidi untuk pembelian motor listrik akan lebih sederhana dan praktis agar tidak rumit. Kecepatan pencairan dana juga menjadi perhatian, sehingga semua sektor terkait dapat mendapatkan manfaatnya.
"Subsidi ini diberikan kepada diler dan akan menjadi restitusi, sehingga terkesan pembayarannya memakan waktu lama. Ini yang kami evaluasi agar pembayaran dapat dilakukan dalam waktu satu hingga dua bulan," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko juga menyebut peran perbankan dalam menunda pengadaan fasilitas pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) oleh pihak swasta.
Menurutnya, jika perbankan tidak memberikan dukungan kepada nasabah untuk membeli motor listrik, akan berdampak pada keterbatasan SPKLU yang tersedia.
"Isu ketersediaan stasiun pengisian, juga tergantung pada swasta. Jika perbankan tidak memberikan dukungan yang kuat untuk pembiayaan pembelian sepeda motor, maka orang akan kesulitan beralih. Ini terkait dengan bagaimana swasta mempersiapkan SPKLU," ungkap Moeldoko.
Baca Juga: Ini Bocoran Kemenhub Soal Tarif LRT Jabodebek
"Jika motor listrik tidak populer, SPKLU juga tidak akan berkembang. Oleh karena itu, perbankan harus memberikan dukungan yang kuat," tambahnya.
