Infografis
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menjelaskan bahwa pagu indikatif yang disetujui oleh DPR RI harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, proyek strategis, dan target Pemerintah secara umum.
"Anggaran kita sekitar Rp2.000 triliun, pasti ada penyesuaian dan kemungkinan mencari sumber lainnya untuk mengejarnya," ujar Dave.
Dukungan dari Komisi I DPR
Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung Kemenhan agar meningkatkan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada tahun 2024.
"Dorongannya adalah untuk fokus pada semuanya, tetapi kami juga mendorong anggota-anggota Komisi I untuk mempertanyakan hal tersebut. Baru-baru ini, helikopter latihan jatuh, padahal helikopter digunakan untuk angkutan dan pertempuran. Jadi, bagaimana kita bisa menghadapi konflik jika kita tidak memiliki peralatan yang memadai," ujar Dave setelah rapat kerja tertutup dengan Wakil Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Darat di Kompleks Gedung DPR RI, kemarin.
Menurutnya, perawatan alutsista perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus helikopter TNI AD yang jatuh di Ciwidey pada hari Minggu (28/5/2023). Oleh karena itu, Dave meminta Kemhan untuk melakukan pengecekan rutin terhadap alutsista yang ada.
Dia juga menyatakan bahwa jika ada alutsista yang tidak layak digunakan, segera harus diganti. Dia juga meminta Kemhan untuk menambah pasokan alutsista jika dianggap kurang untuk menjaga pertahanan Indonesia.
"Kami meminta untuk mengidentifikasi dengan rinci potensi masalah dan ancaman dari dalam maupun luar negeri," kata dia.
