Suara.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah mengajukan anggaran sebesar Rp350 triliun dalam pagu indikatif tahun anggaran (TA) 2024, demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra setelah rapat kerja tertutup dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Rabu (8/6/2023).
"Yang dibahas hari ini adalah mengenai anggaran yang akan kami terima pada tahun 2024, terutama untuk Kemhan dan TNI. Kami telah mengajukan rencana kebutuhan sebesar Rp350 triliun," ujar Herindra.
Namun demikian, pagu indikatif yang diberikan kepada Kemhan pada TA 2024 adalah sebesar Rp123 triliun. Pagu tersebut akan dibagi untuk Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
"Tapi yang diusulkan dalam pagu anggaran baru sebesar Rp123 triliun," tambahnya.
Menurut Herindra, realisasi penyerapan anggaran Kemhan selama ini telah mencapai 90 persen.
"Penyerapan anggaran kami sudah cukup baik, sudah mencapai di atas 90 persen," katanya.
Oleh karena itu, Kemhan akan terus berupaya untuk mencapai kekuatan pokok minimum (minimum essential force) guna mempercepat proses modernisasi alat utama sistem pertahanan Indonesia. Hal ini dikarenakan pagu anggaran yang diterima Kemhan dianggap masih jauh dari anggaran yang diajukan.
"Pagu indikatif hanya sekitar 40 persen dari rencana anggaran kami sekitar Rp300 triliun," ungkapnya.
Herindra menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan pertahanan yang kuat untuk menghadapi berbagai ancaman di bidang kemaritiman. Inilah alasan mengapa Kemhan mengajukan anggaran sebesar Rp350 triliun pada tahun 2024.
"Kami ingin memperkuat pertahanan karena negara kita sangat luas. Untuk menjaga kedaulatan negara, kita perlu memiliki TNI yang kuat," jelasnya.