Infografis
Suara.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah mengajukan anggaran sebesar Rp350 triliun dalam pagu indikatif tahun anggaran (TA) 2024, demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra setelah rapat kerja tertutup dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Rabu (8/6/2023).
"Yang dibahas hari ini adalah mengenai anggaran yang akan kami terima pada tahun 2024, terutama untuk Kemhan dan TNI. Kami telah mengajukan rencana kebutuhan sebesar Rp350 triliun," ujar Herindra.
Namun demikian, pagu indikatif yang diberikan kepada Kemhan pada TA 2024 adalah sebesar Rp123 triliun. Pagu tersebut akan dibagi untuk Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
"Tapi yang diusulkan dalam pagu anggaran baru sebesar Rp123 triliun," tambahnya.
Menurut Herindra, realisasi penyerapan anggaran Kemhan selama ini telah mencapai 90 persen.
"Penyerapan anggaran kami sudah cukup baik, sudah mencapai di atas 90 persen," katanya.
Oleh karena itu, Kemhan akan terus berupaya untuk mencapai kekuatan pokok minimum (minimum essential force) guna mempercepat proses modernisasi alat utama sistem pertahanan Indonesia. Hal ini dikarenakan pagu anggaran yang diterima Kemhan dianggap masih jauh dari anggaran yang diajukan.
"Pagu indikatif hanya sekitar 40 persen dari rencana anggaran kami sekitar Rp300 triliun," ungkapnya.
Herindra menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan pertahanan yang kuat untuk menghadapi berbagai ancaman di bidang kemaritiman. Inilah alasan mengapa Kemhan mengajukan anggaran sebesar Rp350 triliun pada tahun 2024.
Baca Juga: 5 Kelebihan dan Kekurangan Farewell Party di Dunia Pendidikan
"Kami ingin memperkuat pertahanan karena negara kita sangat luas. Untuk menjaga kedaulatan negara, kita perlu memiliki TNI yang kuat," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menjelaskan bahwa pagu indikatif yang disetujui oleh DPR RI harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, proyek strategis, dan target Pemerintah secara umum.
"Anggaran kita sekitar Rp2.000 triliun, pasti ada penyesuaian dan kemungkinan mencari sumber lainnya untuk mengejarnya," ujar Dave.
Dukungan dari Komisi I DPR
Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung Kemenhan agar meningkatkan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada tahun 2024.
"Dorongannya adalah untuk fokus pada semuanya, tetapi kami juga mendorong anggota-anggota Komisi I untuk mempertanyakan hal tersebut. Baru-baru ini, helikopter latihan jatuh, padahal helikopter digunakan untuk angkutan dan pertempuran. Jadi, bagaimana kita bisa menghadapi konflik jika kita tidak memiliki peralatan yang memadai," ujar Dave setelah rapat kerja tertutup dengan Wakil Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Darat di Kompleks Gedung DPR RI, kemarin.
Menurutnya, perawatan alutsista perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus helikopter TNI AD yang jatuh di Ciwidey pada hari Minggu (28/5/2023). Oleh karena itu, Dave meminta Kemhan untuk melakukan pengecekan rutin terhadap alutsista yang ada.
Dia juga menyatakan bahwa jika ada alutsista yang tidak layak digunakan, segera harus diganti. Dia juga meminta Kemhan untuk menambah pasokan alutsista jika dianggap kurang untuk menjaga pertahanan Indonesia.
"Kami meminta untuk mengidentifikasi dengan rinci potensi masalah dan ancaman dari dalam maupun luar negeri," kata dia.
