Infografis
Suara.com - Ukuran penghitungan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih menggunakan acuan yang lama, yaitu paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) sebesar US$ 1,9 per hari, padahal sejumlah negara berkembang lainnya sudah menggunakan acuan US$ 2,15 PPP per hari.
Jika menggunakan acuan baru ini bakal ada ancaman bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia bakal meningkat tinggi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengamini hal tersebut.
Dia mengungkapkan, jika hal tersebut bakal menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus bisa diselesaikan.
Baca Juga: 30.844 Unit Rumah Tidak Layak Huni Dibangun untuk Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem
"Satu PR yang dihadapi kita adalah metode perhitungan kemiskinan ekstrem. Sekarang pemerintah masih menggunakan angka US$ 1,9 PPP," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).
Jika menggunakan perhitungan US$ 1,9 PPP per hari, angka kemiskinan yang harus dituntaskan pada 2024 adalah 5,8 juta, atau 2,9 juta jiwa per tahun.
Sementara jika menggunakan basis perhitungan US$ 2,15 PPP per hari, jumlah kemiskinan yang harus dientaskan 6,7 juta jiwa, atau 3,35 juta per tahun.
"Dan kalau ini menggunakan ini (US$ 2,15 PPP) maka kemiskinan ekstrem naik ke 6,7 juta, sehingga setiap tahun mulai tahun ini kita harus menurunkan 3,37 juta," tuturnya.
Pemerintah terus berupaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem, misalnya melalui bantuan sosial (bansos), pemberdayaan masyarakat, hingga mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
"Kemiskinan, kita senantiasa dengan pendekatan tiga, dengan bansos untuk menaikkan daya beli, pemberdayaan seperti kita telah lakukan dan perluasan kesempatan kerja, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan," katanya.
