Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritikan terkait program pemerintah yang memberikan subsidi mobil listrik, dia bilang pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) juga dilakukan negara maju hingga negara tetangga di Asia.
Sehingga kata Sri Mulyani Indonesia juga harus ikut ambil bagian jangan hanya menjadi penonton.
"Semuanya (negara lain) secara masif melakukan formulasi kebijakan untuk memperkuat ekosistem industri KLBB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI KE-25 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
"Indonesia tidak boleh menjadi penonton! Apa lagi Indonesia adalah produsen mineral yang sangat menentukan dunia," tambah Ani sapaan akrabnya.
Baca Juga: Dicalonkan Oleh Dua Partai Politik, Aldi Taher Minta Restu Sang Bunda
Ia mengungkap produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100% mobil listrik di tahun 2035-2040.
"Jadi, mobil listrik menjadi tren keniscayaan," lanjutnya.
Terkait insentif atau subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kendaraan listrik, dilakukan untuk menarik investor untuk datang ke Indonesia. Selain itu, insentif juga bisa menjadi pertimbangan investor karena mereka bisa kuatnya pasar kendaraan listrik di Indonesia.
Berjamaah DPR Semprot Program Subsidi Mobil Listrik Jokowi
Sebelumnya, dalam sidang Paripurna DPR RI yang digelar hari elasa (23/5/2023) lalu para anggota DPR secara berjamaah mengkritik program pemberian subsidi kendaraan listrik yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Kemenkeu Tetapkan 8 Calon Anggota DK OJK
Para anggota dewan menilai dari pada menggelontorkan subsidi secara besar-besaran ke kendaraan listrik, pemerintah diminta untuk memberikan subsidi yang langsung bermanfaat kepada rakyat.
"Anggota dewan meminta, pemerintah untuk fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," kata Fauzi Amro anggota Fraksi Partai Nasdem.
Fauzi menilai pemberian subsidi kendaraan listrik ini seperti menyayat hati para petani karena saat ini mereka menjerit kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Apalagi jika melihat data yang ia miliki dimana anggaran subsidi pupuk terus mengalami penurunan. Secara rinci dia mengatakan pada 2019 anggaran subsidi pupuk diberikan sebesar Rp34,3 triliun dan turun menjadi Rp31 triliun di 2020. Kemudian pada 2021 turun lagi menjadi Rp29,1 triliun, 2022 menjadi Rp25,3 triliun dan pada 2023 hanya tinggal Rp24 triliun.
"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," katanya.
Tak kalah vokal dengan Fauzi Amro, anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga melontarkan kritikan pedas. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi kendaraan listrik.
Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.
"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," kritik Masinton.
Senada, Andi Akmal Pasluddin dari Fraksi PKS juga memiliki pandangan yang sama, dimana kata dia pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan.
"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.
"Oleh karena itu instrumen fiskal akan terus menjadi instrumen di dalam menjaga strategis Indonesia di dalam kancah persaingan yang sangat sengit. Kita tidak boleh kalah seperti yang terjadi pada industri chip dan elektronik pada tahun 80 sampai 90an," tutupnya.
