Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian membeberkan alasan banyak jalan rusak di daerah yang tidak diperbaiki. Salah satunya, karena anggaran untuk perbaikan jalan tersebut selama dua tahun belakangan dialihkan untuk Covid-19.
Maka dari itu, Hedy menyebut, jalan-jalan di daerah jadi terbengkalai karena tidak memiliki dana untuk perbaikan.
"Kemarin ada keadaan covid maka dana-dana di daerah itu dilimpahkan ke ci, sehingga jalan tidak tertangani, itu kalau tidak tertangani rusaknya cepat," ujarnya di Jakarta yang dikutip, Kamis (25/5/2023).
Untuk diketahui, pemerintah telah menganggarkan dana untuk perbaikan jalan raya pada tahun 2023 sebesar Rp 32 triliun. Anggaran itu terbagi beberapa tahap, di mana tahap pertama dikeluarkan sebesar Rp 14,6 triliun.
Sementara, jalan raya yang akan diperbaiki tidak hanya di Lampung saja, tetapi juga jalan di daerah lain. Hanya saja, Hedy tidak merinci di mana saja jalan yang akan diperbaiki.
"Seluruh Indonesia. Sebelum kejadian ini (Lampung) sudah ada rencana. Makannya kita langsung ada anggarannya padahal anggaran tidak bisa ujug-ujug ada. Kita pahami ini makannya kita keluarkan Inpres jalan daerah," imbuh dia.
Hedy menuturkan, dari sisi kemantapan jalan nasional di Indonesia telah mencapai 90% untuk jalan provinsi dan 60% untuk jalan kabupaten.
"Kemantapan jalan nasional sekarang 92%, provinsi 72%, kan jomplang. Kabupaten 60%. Kita ingin seimbang," tutup dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Lampung, Jumat, dengan menggunakan kendaraan darat berupa mobil. Istana pun membantah jika Jokowi melakukan peninjauan terhadap jalan rusak, yang sempat ramah dibahas di media sosial itu, dengan menggunakan helikopter dan sepeda motor jenis trail.
Baca Juga: Viral Bule Punya Tato Logo PUPR, Kementerian Beri Jawaban Mengejutkan
"Hanya menggunakan mobil, tidak menggunakan helikopter dan tidak juga menggunakan sepeda motor," kata Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat (5/5/2023).
