Infografis
Suara.com - Penolakan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Masih terjadi. Beberapa, sejumlah Anggota DPR meminta pemerintah menunda rencana perpindahan IKN Nusantara itu.
Menurut sejumlah Anggota DPR RI, harusnya fokus untuk menjaga harga pangan sampai pembangunan infrastruktur pertanian.
Dalam rapat paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, Juru Bicara Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, belanja negara harusnya dialokasikan ke kegiatan yang berefek ganda ke maasyarakat.
"Fraksi Demokrat meminta pemerintah terus mendorong belanja negara yang bersifat memiliki multiplier effect sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN nusantara bisa ditunda," ujarnnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Baca Juga: Diduga KDRT Istri Muda, MKD DPR Tak Bisa Proses Kasus Bukhori Yusuf Gegara Ini
Rizki melanjutkan, pemerintah juga harus fokus dalam stabilitas pangan, harga bahan pokok, serta energi untuk masyarakat. Terlebih tahun depan merupakan tahun terakhir masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Selain Demokrat, Fraksi Demokrat juga mengusulkan perpindahan IKN ditunda. Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin mengatakan, seharusnya pemerintah juga mengalokasi dana belanjanya untuk membangun infrastruktur pertanian.
"PKS berpandangan agar pemerintah menunda ibu kota negara atau IKN sehingga belanja tersebut difokuskan pada daya beli masyarakat peningkatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja berkadalian lainnya," jelas dia.
Untuk diketahui, direncakanan ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur pada tahun 2024. Pembangunanya pun kekinian tengah dikebut dan telah berlangsung sejak 2022.
Baca Juga: Jokowi Rayu Presiden Prancis Buat Tanam Duit di IKN
