Infografis
Sementara itu, terkait dengan etnis Tionghoa, Tuty mengkritisi ajakan Tiongkok agar Tionghoa menjadi jembatan bagi hubungan Tiongkok dan Indonesia.
"Ajakan ini tidak selalu ditanggapi positif oleh Tionghoa. Pernah dalam seminar ada Tionghoa yang mengatakan,'bagaimana kalau saya tidak mau jadi jembatan?'," pungkas Tuty.
Ia pun menyatakan bahwa Tionghoa tidak harus menjadi jembatan dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok.
Dalam pandangan Tuty, secara umum upaya Tiongkok meningkatkan soft power nya di Indonesia kurang memperoleh hasil maksimal. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah narasi yang digunakan yang hanya memperlihatkan keunggulan Tiongkok.
“Narasi itu cenderung mengedepankan ‘keunggulan’ Tiongkok sehingga lebih terasa sebagai upaya ‘sinifikasi’ (pencinaan),” tutur Tuty.
Sementara itu Johanes Herlijanto, pemerhati Tionghoa asal Universitas Pelita Harapan yang juga ketua FSI, menyoroti posisi komunitas Tionghoa dalam upaya Tiongkok meningkatkan soft power nya di Indonesia.
Sejalan dengan Tuty, Johanes pun menekankan pada adanya upaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk merangkul komunitas Tionghoa untuk kepentingan peningkatan hubungan Indonesia dan Tiongkok dengan mendorong mereka menjadi jembatan.
Mengutip tulisan Charlotte Setijadi, Johanes mengatakan bahwa setidaknya sebagian dari pebisnis Tionghoa, khususnya dari generasi senior, tidak berkeberatan menjalani peran sebagai jembatan bagi hubungan kedua negara.
Namun yang menarik, ketika Tiongkok ingin merangkul Tionghoa Indonesia lebih dalam lagi, antara lain dengan menekankan hubungan khusus antara Tionghoa dan Tiongkok, sebagian komunitas Tionghoa justru melakukan penolakan.
Baca Juga: Heboh! Jusuf Hamka Meradang Ketika Hary Tanoesoedibjo Keluarkan Statement Seperti Ini
“Seperti dicatat oleh Profesor Leo Suryadinata dalam berbagai tulisannya, beberapa pengusaha Tionghoa dan kaum muda Tionghoa menolak, bahkan mengkritisi upaya Tiongkok mengingatkan mereka akan hubungan mereka dengan Tiongkok sebagai ‘negeri leluhur,’” tutur Johanes.
