Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing dengan denominasi yen Jepang (Samurai Bond) senilai 104,8 miliar yen Jepang atau setara dengan Rp11,35 triliun pada tanggal 19 Mei 2023.
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengungkapkan bahwa penerbitan Samurai Bond ini bertujuan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Penerbitan kali ini terdiri dari empat seri, yaitu RIJPY0526B dengan tenor tiga tahun, RIJPY0528B dengan tenor lima tahun, RIJPY0530 dengan tenor tujuh tahun, dan RIJPY0533 dengan tenor 10 tahun, di mana seri dengan tenor tujuh tahun dan 10 tahun merupakan Blue Bonds.
Secara rinci, RIJPY0526B diterbitkan sebesar 46,9 miliar yen Jepang dengan kupon 0,74 persen dan akan jatuh tempo pada 26 Mei 2026. Sementara itu, RIJPY0528B diterbitkan sebesar 37,2 miliar yen Jepang dengan kupon 0,98 persen dan akan jatuh tempo pada 26 Mei 2028.
Baca Juga: Bertemu PM Jepang, Jokowi Sampaikan Agar Pembangunan MRT di Indonesia Dipercepat
Selanjutnya, RIJPY0530 dengan jatuh tempo pada 24 Mei 2030 diterbitkan senilai 14,7 miliar yen Jepang dengan kupon 1,2 persen. Sedangkan RIJPY0533 dengan tenor terpanjang, jatuh tempo pada 26 Mei 2033, memiliki kupon 1,43 persen dan diterbitkan sebesar 6 miliar yen Jepang.
Suminto menyatakan bahwa penerbitan Blue Bonds menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pembiayaan berkelanjutan, terutama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), serta sebagai langkah maju dalam pembiayaan biru.
Penerbitan Blue Bonds juga sejalan dengan strategi pemerintah dalam mendiversifikasi instrumen pembiayaan dan memperluas basis investor. Transaksi penerbitan Blue Bonds di pasar Jepang mendapat sambutan yang positif dari para investor.
Dana yang diperoleh dari penerbitan Blue Bonds akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memenuhi kualifikasi pengeluaran SDGs dalam kerangka kerja SDGs. Sektor-sektor yang memenuhi syarat akan diseleksi melalui mekanisme Climate Budget Tagging untuk menandai belanja SDGs yang berfokus pada pembiayaan biru.
"Penerbitan Blue Bonds akan melengkapi portofolio pembiayaan APBN. Kami juga berharap penerbitan Blue Bonds akan membuka alternatif pembiayaan biru lainnya untuk Indonesia," tambah Suminto.
Penerbitan Blue Bonds ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas, kementerian/lembaga yang memiliki proyek sebagai underlying, serta United Nations Development Programme (UNDP).
Dengan penerbitan perdana Blue Bonds ini, Indonesia semakin menegaskan kepemimpinannya dalam ekonomi berkelanjutan di pasar global sebagai negara pertama yang menerbitkan Blue Bonds, sesuai dengan prinsip-prinsip International Capital Market Association (ICMA).
