Indonesia Incar Kemitraan PGII Guna Bangun Infrastruktur Dalam Negeri

Minggu, 21 Mei 2023 | 13:06 WIB
Indonesia Incar Kemitraan PGII Guna Bangun Infrastruktur Dalam Negeri
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi PC-PEN di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26/1/2023). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Di tengah KTT G7 2023 di Hiroshima Jepang, para pemimpin kelompok negara industri maju G7 menegaskan komitmen mereka untuk mengidentifikasi peluang baru guna meningkatkan kemitraan untuk infrastruktur dan investasi global atau Partnership for Global Infrastructure Investment (PGII).

Pada 2022 yang lalu, di tengah KTT G20 di Bali, Presiden Joko Widodo, Presiden Biden dan Komisi Uni Eropa, Ursula Van der Layen bersama-sama meluncurkan PGII ini sebagai upaya pengembangan infrastruktur dan investasi.

Sejak PGII diluncurkan, para Pemimpin G7 bersama negara berkembang yang bermitra, mulai bekerja untuk memobilisasi ratusan miliar dolar dalam pembiayaan infrastruktur, antara lain infrastruktur energi, fisik, digital, kesehatan, dan ketahanan iklim.

"Fokus utama dari kemitraan ini adalah untuk kesetaraan, meningkatkan standar ketenagakerjaan dan lingkungan, serta mempromosikan transparansi, tata kelola, dan langkah-langkah antikorupsi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Minggu (21/5/2023).

Baca Juga: Ditanya Pilih Cak Imin atau Airlangga di Istiqlal, Prabowo: Nggak Boleh Bicara Politik, Nanti Aku Disemprit

Pada KTT G7 2023 ini, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan serangkaian PGII baru untuk membangun koridor ekonomi transformatif dan mendorong investasi infrastruktur, yang dapat menghubungkan pembangunan ekonomi di berbagai negara dan sektor.

Hingga saat ini, Amerika Serikat telah memobilisasi USD 30 miliar melalui hibah, pembiayaan federal, dan meningkatkan investasi sektor swasta. Selain itu, pihak AS juga menyampaikan bahwa PGII ini sudah setahun diluncurkan sejak G7 Summit tahun lalu di Jerman, karena itu perlu lebih didorong untuk realisasi dan implementasinya.

Investasi di Koridor Ekonomi Utama bertujuan menciptakan dan memperkuat koridor ekonomi, yang menghubungkan ekonomi melalui infrastruktur transportasi utama, membangun pembangkit listrik bersih lebih terjangkau, andal, dan tersedia untuk lapisan masyakat, memberikan solusi jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke masyarakat pedesaan, mengintegrasikan hub pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan regional, meningkatkan akses layanan kesehatan, dan solusi energi bersih.

PGII juga mendukung pengembangan dan penyebaran solusi rantai pasokan energi bersih secara menyeluruh pada skala global dengan cara mendukung kemajuan Reaktor Modular Kecil atau Small Modular Reactor (SMR).

Teknologi modern reaktor modular kecil menawarkan investasi modal awal yang lebih rendah, skalabilitas yang lebih besar, potensi peningkatan keselamatan dan keamanan, dan fleksibilitas lokasi yang selama ini tidak dapat membangun reaktor tradisional yang lebih besar. Pengembangan SMR canggih ini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Baca Juga: Deretan Tas Mewah Warna Kuning Milik Istri Airlangga Hartarto, Harganya Sampai Ratusan Juta Rupiah!

Indonesia menjadi negara mitra SMR. Sejak meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP) pada KTT G20 2022, Amerika Serikat mengumumkan kemitraan bersama Indonesia untuk mendukung Indonesia sebagai penggerak pertama di kawasan dalam pengembangan SMR di ASEAN.

Selain itu, untuk memfasilitasi investasi yang sangat penting untuk transisi ke ekonomi yang terhubung secara global, terdigitalisasi, dan berkelanjutan. Lembaga pembiayaan AS menerapkan model pembiayaan inovatif seperti obligasi hijau dan fasilitas kredit bergulir.

Salah satunya, Citi menyebutkan sekitar USD 1,6 miliar investasi yang baru-baru ini diumumkan atau diselesaikan dan sejalan dengan PGII, termasuk peluncuran obligasi hijau pertama pengembang panas bumi milik BUMN Indonesia senilai sekitar USD 400 juta.

Proyek ini membantu Indonesia memimpin pengembangan energi hijau dengan memperluas operasi panas bumi di Indonesia. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI