Suara.com - Pemerintah Indonesia diminta aktif mengajak negara lain yang tergabung dalam ASEAN untuk mengenalkan konsep ekonomi syariah.
"Kita berharap ini (ekonomi syariah) dimulai dari kawasan ASEAN agar bisa mendunia," kata guru besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Prof Rika Ampuh Hadiguna.
Hal itu ia sampaikan menanggapi posisi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Guru besar bidang ilmu sistem logistik itu menganggap, sebelum konsep ekonomi syariah masuk pada tataran global, maka negara-negara ASEAN terutama Indonesia terlebih dahulu harus bisa meyakinkan bahwa gagasan itu sukses di kawasan yang penduduknya bukan mayoritas muslim.
Baca Juga: Hari Ini, Jokowi Pimpin Pertemuan KTT Asean 2023 di Labuan Bajo
"Jika Indonesia bisa mendorong ekonomi atau keuangan syariah, maka bisa menjadi contoh bagi kawasan lain yang lebih luas," ujarnya.
Dengan kondisi saat ini, ASEAN dinilai belum mampu mengeksploitasi pasar produk halal dan sistem ekonomi syariah.
Padahal, terdapat potensi besar. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2023 menunjukkan jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa.
Malaysia menempati peringkat kedua dengan jumlah penduduk muslim 19,84 juta jiwa, Filipina di peringkat ketiga dengan populasi muslim sebesar 6,12 juta jiwa, Thailand 3,76 juta jiwa dan Myanmar 2,33 juta jiwa.
Pengajar mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Logistik Unand tersebut menyebutkan dari jumlah populasi penduduk ASEAN sekitar 668,61 juta jiwa, sekitar 40 persen merupakan populasi muslim.
Baca Juga: KTT ASEAN 2023 Siap Dilaksanakan, Para Pemimpin Negara Anggota ASEAN Tiba di Labuan Bajo
"Jumlah itu adalah pasar yang sangat potensial dengan kesadaran masyarakat muslim yang terus meningkat untuk produk-produk halal dan keuangan syariah," jelasnya.
Ia menambahkan, ada beberapa faktor yang mungkin memengaruhi ASEAN tidak mendukung ekonomi syariah secara langsung di antaranya kebijakan pemerintah, persaingan ekonomi, kurangnya kesadaran, perbedaan konsep, dan kurangnya standar pengoperasian.
mengatakan beberapa negara di wilayah ASEAN memiliki sistem ekonomi yang cukup terbuka dan mungkin melihat filosofi ekonomi syariah sebagai ancaman. Konsep ekonomi syariah sering kali berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang umum diterapkan di beberapa negara di ASEAN
Selain itu, standar internasional untuk produk-produk ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah dinilai masih belum dikembangkan secara baik. Hal tersebut bisa juga menjadi kendala bagi ASEAN untuk mendukung ekonomi syariah secara keseluruhan.
Meskipun demikian, beberapa negara di ASEAN sudah mulai menunjukkan minat pada sistem ekonomi syariah seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia yang telah memulai beberapa inisiatif untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, ujar dia.