Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani sedikit menyinggung soal jumlah kemiskinan di Indonesia, dia bilang ini semua ada kaitannya dengan jumlah pekerjaan yang tersedia di Tanah Air.
“Anda dapat memiliki pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan bagus, pekerjaan luar biasa, tetapi jika hanya 100 peluang, itu tidak akan menyelesaikan masalah lebih dari 100 juta orang yang membutuhkan kualitas pekerjaan yang baik," kata Sri Mulyani dikutip Rabu (10/5/2023).
"Itulah sebabnya, terlepas dari semua perjuangan dalam konteks politik di Indonesia, Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia mendorong Omnibus Law,” tambahnya.
Secara historis, kata Sri Mulyani Indonesia belum pernah memiliki Omnibus Law seperti yang telah disahkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Sri Mulyani Bingung Sudah Kirim Anggaran Besar untuk Lampung Tapi Kenapa Masih Banyak Jalan Rusak
Namun, Presiden Joko Widodo melalui kabinetnya mendorong perubahan investasi dengan menerapkan Omnibus Law dalam penyusunan Undang-Undang.
Menurut dia, pemberian jaring pengaman sosial tidak dapat menciptakan lapangan kerja. Maka itu, diperlukan investasi yang berkelanjutan.
"Pekerjaan diciptakan oleh banyak investasi. Oleh banyak orang, sampai ke tingkat akar rumput," ujarnya.
Selama ini, kata dia, proses pendirian perusahaan sebagai upaya menghasilkan kegiatan produktif rumit dilakukan. Sebab terjebak oleh begitu banyak regulasi.
“Penciptaan lapangan kerja, mungkin sesuatu yang bisa kita bicarakan dengan mudah. Namun kasus ini, mengakui bahwa pemerintah Indonesia, pusat, daerah, bahkan hingga tingkat desa bisa menciptakan masalah, bukan solusi," ucapnya.
Baca Juga: Utang RI Tembus Rp7.879 Triliun, Berpotensi Gagal Bayar Seperti AS?
"Karena itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa kita harus melakukan reformasi iklim investasi ini, pada dasarnya yang ingin kami lakukan adalah menciptakan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk berkreasi,” katanya.
