Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan dengan para ketua partai politik (parpol) yang berkoalisi dengan PDIP di pemerintahan. Pertemuan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.
Kelima ketua parpol yang hadir adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Turut hadir pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Adapun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang juga ikut dalam koalisi pemerintahan Jokowi tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Sempat ada desas-desus Jokowi mendepak Surya Paloh dari pertemuan tersebut karena Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2024.
Namun, Prabowo Subianto menegaskan bahwa absennya Paloh dikarenakan dirinya tengah berada di luar negeri. Berikut ini adalah lima poin utama pertemuan Jokowi dengan ketua parpol koalisi seperti dikumpulkan dari berbagai sumber.
1. Tidak Ada Pembahasan Politik Praktis Menyongsong 2024
Perlu digarisbawahi bahwa pertemuan Jokowi dengan ketua parpol koalisi lebih pada agenda silaturahmi antaranggota koalisi. Tidak ada pembahasan mengenai politik praktis menyongsong Pemilu 2024, termasuk pencalonan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres yang diusung partai penguasa.
2. Kekompakan Politik Bagi Koalisi Jokowi Tidak Berkaitan dengan Pemilu 2024
Prabowo sempat berujar bahwa Jokowi menekankan kekompakan politik di antara sesama anggota partai koalisi. Namun, kekompakan yang dimaksud adalah kekompakan dalam pemerintahan, bukan kekompakan dalam menghadapi pemilu tahun depan.
3. Pendapatan Kelas Menengah
Baca Juga: 'Erick Thohir Effect' Dinilai Bisa Jadi Faktor Penentu Kemenangan di Pilpres, Ini Alasannya
Diskusi lain yang diangkat dalam 2,5 jam pertemuan pimpinan umum parpol yakni soal pendapatan kelas menengah Indonesia atau middle income trap.
Topik ini dibahas lantaran berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional, yakni rata-rata masyarakat Indonesia yang berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi mentok sehingga tidak bisa menjadi negara maju.
4. Kondisi Perekonomian Nasional 2045
Terlepas dari isu jebakan pendapatan kelas menengah, para ketua umum partai optimistis bahwa Indonesia akan melejit hingga 100 tahun kemerdekaan atau pada 2045 mendatang. Ekonomi Indonesia akan naik hingga ke posisi optimal yakni peringkat keempat dunia. Hal ini juga sejalan dengan ramalan organisasi moneter dunia atau IMF dan Bank Dunia.
5. Permasalahan Stunting
Dalam isu kesehatan, para pemimpin parpol menyoroti isu stunting pada balita. Jokowi dan Airlangga Hartarto menaruh perhatian besar pada isu ini. Pasalnya, stunting akan sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
