Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar halal bihalal bersama jajaran menteri yang masuk dalam koordinasinya. Dalam momen itu, perlu koordinasi antara jajaran kementerian untuk menyelesaikan tugas di masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menko Luhut memaparkan bahwa ke depan, kita dihadapkan kepada banyak tantangan, termasuk tantangan global dalam menyelesaikan setiap tugas nasional yang diberikan.
Hal ini tentunya akan memengaruhi pencapaian target pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi. Oleh sebab itu, pentingnya kerja sama kita untuk menghadapinya.
"Tanpa terasa kita sebentar lagi akan memasuki periode terakhir pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Tentunya, sebagai bagian dari pemerintahan tersebut, kita harus menunjukkan kinerja maksimal yang kita capai dalam periode pemerintahan beliau. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan atas amanat dan kepercayaan yang diberikan," ujarnya yang dikutip, Rabu (3/5/2023).
Baca Juga: Kelewatan! China Minta Jaminan APBN Soal Utang Kereta Cepat
Menko Luhut menuturkan, amanat untuk mengawal 6 klaster pembangunan nasional, mulai dari Indikator Kinerja Utama Nasional, Janji Presiden, Major Project, Proyek Strategis Nasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Directive Presiden. Pelaksanaan amanat ini tentu memerlukan koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian terhadap seluruh sektor di bidang kemaritiman dan investasi yang optimal.
"Melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang kita laksanakan, sumbatan-sumbatan (bottleneck) dalam pembangunan kemaritiman dan investasi pasti akan dapat terselesaikan," kata dia.
Dalam pembangunan ini, pada awal bulan suci Ramadan lalu, Kemenko Marves juga telah menyerahkan Buku Pokok-Pokok Pemikiran Pembangunan Visi Kemaritiman 2045 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, sebagai bentuk kepedulian akan arah dan rencana pembangunan jangka panjang Indonesia, yang pada waktunya akan dituangkan menjadi dokumen Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045.
"Proses dan penyusunan dokumen ini perlu terus kita kawal dan berikan perhatian dalam perjalanannya. Semoga di masa depan bangsa kita dapat mewujudkan visi Maritimnya menjadi negara Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia," pungkas dia.
Baca Juga: Wamen BUMN Bakal Lobi Menko Luhut hingga Menperin Demi Loloskan Impor KRL Bekas
