Infografis
Namun, meskipun demikian, Kementerian BUMN tetap menjadi aktor utama dalam pembangunan proyek tersebut, sementara Kementerian Perhubungan hanya berperan sebagai penonton.
Keadaan ini jelas merupakan suatu kejanggalan. Setelah proyek dimulai, Rini pernah mengatakan bahwa kereta cepat berpotensi mengalami keterlambatan hingga tahun 2020, namun hingga tahun 2022 proyek tersebut masih belum selesai.
Komisi V DPR RI juga menyoroti biaya pembangunan yang sangat tinggi dan memandang bahwa proyek tersebut berpotensi merugikan APBN dan menyebabkan Indonesia terjerat utang selama beberapa puluh tahun.
Dalam kesempatan yang berbeda, Rini pernah menyatakan bahwa tujuan utama dari pembangunan moda transportasi kereta cepat adalah untuk memberikan alternatif transportasi yang lebih baik bagi masyarakat, selain juga menawarkan keuntungan berupa waktu tempuh yang lebih singkat, keamanan, dan kenyamanan. Pernyataan ini disampaikan Rini ketika meninjau proyek kereta cepat di kawasan Walini, Jawa Barat.
Proyek Kereta Tidak Akan Mangkrak
Meski harus ditalangi APBN, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa proyek KCJB tak akan mangkrak. Dalam keterangan resminya Selasa (18/4/2023) Erick menyatakan pembengkakan biaya itu lebih disebabkan oleh pandemi Covid-19 di mana semua proyek mengalami kemunduran dari jadwal yang semestinya.
Faktor lainnya adalah kenaikan harga komponen-komponen utama termasuk besi, baja, dan terganggunya rantai pasok. Erick juga mengatakan pembangunan infrastruktur memerlukan waktu lama karena perencanaan yang harus matang.
Talangan biaya APBN ini sebenarnya sudah bisa diprediksi saat Indonesia meneken kontrak pembangunan kereta cepat dengan China pada 2015 lalu. Saat itu, China mengajukan penawaran proyek. Dari sisi China, negara itu memberi penawaran anggaran proyek sebesar USD 5,13 miliar.
China Development Bank (CDB) disebut meminta Indonesia memberikan jaminan melalui APBN untuk menutup biaya pembengkakan yang ditaksir mencapai USD 7,9 miliar atau lebih dari Rp100 triliun.
Baca Juga: Pistolnya Meletus di Bandara Hasanudin, Dirut Berdikari Minta Maaf
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan Indonesia dan CDB telah menyepakati besaran pinjaman untuk pembayaran biaya pembengkakan Kereta Cepat senilai USD 560 juta atau sekitar Rp8 triliun.
