Suara.com - Pemerintah masih galau terkait dengan rencana impor KRL bekas. Pasalnya, saat ini belum ada keputusan jadi atau tidaknya untuk melakukan impor KRL bekas.
Akan tetapi, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, rencana impor darurat kereta masih ada kesempatan untuk dijalankan.
"Terbuka (impor darurat kereta), tapi selama konteksnya, harganya baik," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/4/2023).
Erick menyebut, saat ini pemerintah tengah menghitung kembali rencana impor KRL tersebut. Hal ini setelah adanya audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Baca Juga: Wamen BUMN Bakal Lobi Menko Luhut hingga Menperin Demi Loloskan Impor KRL Bekas
"Tentu kalau itu kemahalan ya opsinya tidak. Tetapi kalau kita hanya membebani dalam arti penambahan kapasitas dengan harga tentu yang tadi, mahal, kita juga harus berpikir ulang," jelas dia.
Di satu sisi, Erick menambahkan, perlu ada solusi pasti untuk mengakomodir penumpang KRL yang terus mengalami kenaikan.
"Karena tidak mungkin kita naik kereta di bak terbuka kayak zaman dulu, murah itu pakai kayu, cepet, tapi kan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman hari ini. Nah ini yang kita coba duduk sama-sama, untuk mencari solusinya. Tapi insyaallah ada jalan keluar tanpa saling menyalahkan," imbuh dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut ada pertimbangan kebijakan impor darurat KRL sebanyak 10-12 rangkaian kereta atau trainset di 2023. Meskipun, hal ini bertentangan dengan rekomendasi BPKP yang tidak diarahkan melakukan impor kereta.
Kartika menjelaskan, untuk memuluskan pertimbangan itu, pemerintah akan kembali berdiskusi dengan BPKP mengenai tidak direkomendasinya lakukan impor KRL bekas.
Baca Juga: Meski Tak Direkomendasi, Pemerintah Tetap Berencana Impor KRL Darurat
"Di 2023 kemungkinan besar kita akan diskusi dengan BPKP, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk ada impor darurat mungkin sekitar 10-12 trainset," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (12/4/2023).