Infografis
Suara.com - Koalisi Digital Prosperity for Asia (DPA) merupakan aliansi Asia Pasifik (APAC) pertama yang didirikan oleh perusahaan di wilayah Asia Pasifik untuk mendukung demokratisasi teknologi digital di seluruh sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, layanan keuangan, pertanian, game, e-commerce, media sosial, dan banyak lagi.
Koalisi DPA meluncurkan Indonesia Chapter yang berbasis di Jakarta, Rabu (12/4/2023). Berkolaborasi dengan UKM digital dan pembuat kebijakan, Koalisi DPA berupaya memperkuat ekosistem serta ekonomi digital Indonesia.
Acara peluncuran ini terdiri dari dua sesi panel yang melibatkan anggota DPA dari berbagai negara, termasuk Kinobi, HARA, Quickwork dan People's Inc., serta perwakilan pemerintah, organisasi perdagangan, dan para tokoh terkemuka di industri ekonomi digital.
Panel pertama, “Unlocking Global Expansion for Small-Medium Businesses (SMBs)”, membahas pendekatan multipihak yang dapat membantu start-up dan UKM digital untuk memperluas operasinya secara nasional dan regional.
Baca Juga: Indonesia Jadi Tuan Rumah PMGC PUBG Mobile, Sandiaga: Bantu Game Lokal dan Ekonomi Digital
Panel kedua, “Digital Prosperity Policy Enablers for Digital SMBs in Indonesia”, membahas instrumen kebijakan utama yang dapat mendukung perdagangan digital tanpa kendala, keamanan digital yang bertanggung jawab dan
pelindungan data pribadi, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang inklusif dan adil, serta penggunaan teknologi baru secara optimal.
Regi Wahyu, Founder dan CEO HARA menyampaikan bahwa peran DPA di Indonesia sekarang menjadi sangat penting mengingat kesuksesan Indonesia pada Presidensi G20 tahun lalu.
"Melihat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan sebagai pemimpin di wilayah Asia Tenggara, DPA dapat mengambil momentum ini untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat pengembangan ekonomi digital secara nasional," kata Regi dalam keterangannya.
Seperti diketahui, 99% bisnis di Indonesia terdiri dari UKM, dan semakin banyak dari perusahaan tersebut
menawarkan barang dan jasanya secara digital.
Dengan potensi besar ini, Indonesia Chapter hadir pada waktu yang tepat untuk mewakili sebagian besar ekonomi Indonesia dan membantu mendorong transformasi digital dengan mendukung inisiatif pemerintah Indonesia saat ini, termasuk memberdayakan pelaku usaha start-up dan meningkatkan capacity building.
Puti Adella Elvina, Ketua Tim Adopsi Teknologi Digital UMKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebut bahwa ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai US$130 miliar pada tahun 2025, dan diprediksi akan terus meningkat di tahun mendatang.
"Perusahaan start-up dan bisnis digital memiliki peran penting dalam perkembangan pesat ini, dan Indonesia
berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan mereka," kata Puti.
Selain sesi panel, DPA juga memperkenalkan dokumen Rekomendasi Kebijakan yang menguraikan praktik terbaik untuk pilar kebijakan prioritas Digital Trust, Emerging Technologies, Inclusive Procurement for SMBs, dan Sustainability pada acara peluncuran Indonesia Chapter.
Dokumen ini memaparkan langkah-langkah bagi pemerintah negara APAC dan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital dari sudut pandang setiap pilar.
Dalam dokumen ini, DPA merekomendasikan kerja sama yang bersifat konsultatif dan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri, serta memperkuat investasi infrastruktur digital, pengembangan kebijakan berbasis risiko, dan akses ke penyedia layanan digital multinasional untuk mendukung ekspansi UKM digital secara regional.
DPA memberikan dokumen tersebut secara resmi kepada perwakilan pemerintah untuk menegaskan dukungan DPA kepada pemerintah Indonesia dalam mencapai target ekonomi digitalnya.
