Cek Fakta
Suara.com - Kabar adanya larangan karyawan PT Sarinah (Persero) mengenakan hijab jadi sorotan publik. Kabar ini diserukan oleh Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade saat rapat kerja bersama Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo.
Andre menyebut, dirinya mendapat aduan khususnya dari karyawan di pusat perbelanjaan Sarinah bahwa adanya larangan tersebut. Akan tetapi, kabar tersebut belum dipastikan benar, makanya dia mengonfirmasi kepada Wakil Menteri BUMN Kartika langsung.
"Barusan saya dapat laporan dari karyawan sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru mereka dilarang berjilbab, apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen?," kata Andre.
Atas adanya kabar tersebut, Direktur Utama PT Sarinah, Fetty Kwartati menampik kabar larangan berhijab itu. Dia menegaskan, tak ada kebijakan dari Kementerian BUMN maupun dari direksi perseroan terkait larangan penggunaan hijab.
Baca Juga: Kunjungi Gudang Pusri, Wamen Pahala: Kita Pastikan Pupuk Tersedia untuk Masyarakat
Justru, bilang Fetty, Sarinah sangat mendukung keberagaman karyawannya, sehingga diperbolehkan untuk mengenakan hijab.
"Jadi dari Sarinah sendiri tidak ada kebijakan untuk karyawan Sarinah," ujarnya yang dikutip, Selasa (18/4/2023).
Menurut Fetty, keberagaman itu tidak hanya terjadi di lingkungan pegawai toko saja, tetapi juga di level manajer umum hingga jajaran direksi. Dengan begitu, kebijakan diskriminatif itu tak bisa dijalankan di Sarinah.
"Jadi, bisa lihat direktori retail kita juga sangat beragam, teman-teman di level VP, level GM, sampai di karyawan admin, sampai di toko pun sangat beragam," jelas dia.
Fetty menuturkan, selama ini Sarinah juga memberikan kesempatan seluruh karyawan untuk bisa mengenakan atribut keagamaan masing-masing, seperti menggunakan hijab.
Baca Juga: Produk UMKM Rumah BUMN Pertamina Dijual di Department Store
"Jadi kita lihat juga beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tidak ada sama sekali ada unsur larangan atau batasan-batasan mengenai cara-cara keagamaan," tukas dia.
