Infografis
Suara.com - Pertumbuhan industri setiap tahun makin menurun terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja yang kian sedikit. Dengan jumlah investasi yang masuk tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut menjadi persoalan terhadap kondisi kesejahteraan SDM Indonesia.
Ketua Umum Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) Lukman Hakim mencermati hal tersebut sebagai sebuah persoalan yang harus dicarikan solusi melalui konsep yang mengatur semua hubungan pelaku antarindustri.
"Forum Musyawarah Hubungan Industrial (FMHI) Jawa Timur yang diadakan di Sidoarjo mengawali kehadiran kami di Jatim dengan melibatkan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur," ujar Lukman ditulis Senin (17/4/2023).
GBB berkolaborasi dengan SPN yang mendorong kesejahteraan buruh dalam menggagas konsep pembuatan Komisi Nasional Hubungan Industrial.
"Komisi Nasional Hubungan Industrial yang kami gagas, saat ini kami sedang bermitra dengan SPN dan beberapa serikat pekerja yang lain," ujarnya.
Selain itu, GBB berkolabirasi APINDO dalam memperkuat posisi hubungan industrial kedepannya.
"Untuk sementara ini kami bersinergi dengan melibatkan SPN dan APINDO sebagai pembicara pada setiap forum musyawarah yang kami laksanakan. Kemudian, kerja sama lanjutan kami akan bahas lebih detail dengan DPN APINDO, kami ingin membuat kolaborasi yang lebih konkret dalam rangka menguatkan industri nasional dan penguatan kesejahteraan buruh," tambahnya.
Menurut Lukman, APINDO merespons positif gagasan tersebut. Serta telah merencanakan gagasan tersebut akan dideklarasikan secara masif.
"Tentu saja kami ingin memaparkan ide tersebut dari grassroot dan lebih masif lagi. Kemudian, nanti kami akan canangkan secara resmi pada 28 Mei 2023 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Kemudian, kami akan membuat kajian akademis untuk mendukung pembentukan Komisi Nasional Hubungan Industrial tersebut," ujarnya.
Baca Juga: Partai Buruh Bakal Demo Di Senayan Besok, Tuntut 3 Perkara Ini
Dalam momen tersebut Lukman mengajak SPN dan serikat pekerja lainnya untuk membangun solusi lima tahun ke depan tentang ketenagakerjaan yang akan dibawa kepada Ganjar Pranowo sebagai pertimbangan dan masukan program pembangunan untuk digaungkan dalam visi pencalonannya sebagai Presoden RI 2024.
