Kebutuhan Minyak Kelapa Sawit Dunia Setengahnya Berasal dari Indonesia

Jum'at, 14 April 2023 | 15:55 WIB
Kebutuhan Minyak Kelapa Sawit Dunia Setengahnya Berasal dari Indonesia
Ratusan mobil antre menjual tandan buah segar kelapa sawit di salah satu pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Selasa (27/5/2022) ANTARA/Ferri.
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pertumbuhan industri minyak sawit di dunia, masih bergantung kepada produksi minyak sawit yang porsinya mencapai 50% lebih berasal dari Indonesia. Tingginya permintaan pasar global, secara langsung akan berdampak terhadap keberadaan produk minyak sawit yang berada di Indonesia.

Keberadaan minyak sawit mentah (CPO) yang digunakan sebagai bahan baku minyak goreng dan bio energi, memang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Tingginya permintaan pasar yang berasal dari konsumen minyak sawit ini, menjadi gambaran akan pesatnya pertumbuhan industri minyak makanan dan non makanan di dunia termasuk Indonesia.

Kondisi pasar global yang mengalami defisit pasokan akibat terjadinya perang Rusia dan Ukraina, memang tak dapat dianggap sepele. Lantaran, akibat adanya perang ini, berdasarkan analisa beberapa pakar pasar global, telah berpengaruh secara signifikan terhadap 34 negara di dunia. Pasalnya, keberadaan Rusia dan Ukraina sebagai pemasok minyak biji matahari di pasar global, mengalami hambatan hingga pemberhentian suplai pasokan ke pasar global.

Alhasil, dampak berkurangnya pasokan minyak nabati dari minyak biji matahari ini, berdampak langsung terhadap minyak sawit yang mengalami lonjakan permintaan pasar. Di sisi lain, kondisi pasar minyak sawit juga sering mengalami kenaikan harga jual, akibat melambatnya produksi akibat iklim dan sebagainya. Keterbatasan produksi ini, secara langsung berdampak terhadap lonjakan kenaikan harga jual produk minyak sawit dan turunannya.

Baca Juga: Pengusaha Ancam Setop Jual Minyak Goreng, Mau Ditimbun?

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Khadikin mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi episentrum negara produsen dan konsumen minyak sawit dunia, menjadi tumpuan dalam dinamika pembentukan harga CPO Dunia karena mempunyai magnitude dalam sisi supply dan sisi demand.

Sementara kondisi aktual pasar minyak nabati dunia menunjukkan kerawanan tinggi dan sensitif terhadap perubahan lingkungan strategis. Khadiki mencontohkan, pada saat mulai invasi Rusia ke Ukraine, bulan April 2022 lalu harga CPO internasional meningkat RM 1.000/MT dalam kurun waktu tiga hari.

"Hal ini disebabkan negara Ukraine merupakan produsen utama minyak biji bunga matahari (sunflower oil), yang menjadi barang kompetitor CPO asal negara tropis, utamanya Indonesia dan Malaysia," ujarnya yang dikutip, Jumat (14/4/2023).

Demikian juga pada periode awal tahun 2023, dimana pasokan minyak nabati kompetitor CPO dunia, sudah mulai membaik, maka harga CPO global yang diharapkan terdongkrak pada awal tahun, lantaran masuk musim dingin di negara sub tropis, serta adanya Hari besar keagamaan, ternyata tidak menunjukan kenaikan signifikan.

"Hal ini perlu disikapi dengan memperkuat kebijakan sisi supply dan sisi demand pada level nasional, supaya dinamika harga tidak berpengaruh terhadap penerimaan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Petani (Smallholder)," kata Khadikin.

Baca Juga: Jaga Stabilitas Harga, Bank Sinarmas Gelar Bazar Minyak Goreng

Sebab itu saat ini, ungkap Khadikin, pemerintah sedang mendorong supaya Indonesia menjadi penentu harga CPO di dunia, terlebih Indonesia telah menjadi produsen utama minyak sawit global, dengan membentuk bursa komoditas.

Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Nugroho Adi Wibowo melanjutkan, BPDPKS merupakan Badan Layanan Umum yang diberi tugas mengelola dan menyalurkan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Penyaluran Dana yang dilaksanakan BPDPKS berdasarkan kebijakan dan kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Keberhasilan penyaluran termasuk dampaknya, sangat tergantung dari desain dan implementasi program tersebut.

"Untuk insentif biodiesel / B30 merupakan kebijakan dan kewenangan Kementerian ESDM. Desain pelaksanaan serta panduan pelaksanaan program ditetapkan oleh Kementerian ESDM sesuai Permen ESDM Nomor No.24 Tahun 2021," kata dia.

Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Dwi Sutoro mengungkapkan, permasalahan dasar atau fundamental minyak goreng yang sering terjadi di Indonesia adalah bukan dalam hal supply dan kapasitas produksi, namun dalam masalah harga dan Distribusi. "Terutama jika harga CPO sebagai bahan baku mengalami kenaikan," kata Dwi Sutoro.

Dimana statistik pemakaian CPO di Indonesia sebanyak 15% produksi CPO nasional atau sekitar 6,8 juta ton digunakan untuk bahan baku minyak goreng sawit, dibanding 55% yang di ekspor, dimana penggunaan untuk kebutuhan rumah tangga mencapai 62% dan non rumah tangga sebanyak 38%.

Sebab itu regulasi terkait ketersedian minyak goreng sawit disarankan untuk difokuskan pada volume yang terkait industri minyak goreng sawit. Lantas kebijakan minyak goreng, harus menjawab permasalahan terkait harga dan distribusi serta mekanismenya.

Pelaksanaan Kebijakan saat ini, kata Dwi, masih memunculkan resiko dari kontinuitas ketersediaan migor bersubsidi, lantaran harga CPO yang semakin tinggi akan menyebabkan bertambah besarnya subsidi (hilangnya margin) terutama dari produsen minyak goreng yang tidak terintegrasi dengan industrI CPO.

Sementara harga Olein Internasional yang tidak berbanding lurus dengan kenaikan harga CPO domestik menyebabkan tidak adanya kompensasi terhadap hilangnya margin pengusaha migor. Ini berbanding terbalik dengan harga Olein Domestik yang justru lebih menguntungkan menyebabkan insentif yang berupa izin ekspor tidak lagi menarik sehingga produsen memilih tidak memproduksi migor bersubsidi.

Lantas untuk skema distribusi saat ini masih didominasi swasta dan afiliasi dari produsen migor swasta dan menggunakan jalur distribusi normal. “Sebab itu ke depan sebaiknya Distributor diambil alih oleh perusahaan/ badan usaha negara dan menggunakan jalur distribusi khusus migor bersubsidi,” usul Dwi.

Head of Industry & Government Relations Apical, Manumpak Manurung, saat ini Apical menjadi salah satu produsen dengan penugasan untuk memproduksi minyakita dari pemerintah dengan volume tertinggi dari 10 produsen minyak goreng lainnya, mencapai 89.072 ribu ton/bulan atau sekitar 22 persen dari alokasi DMO minyakita sebanyak 450.000 ribu ton sebulan.

Sebab itu kata Manumpak, guna memastikan produk minyakita yang diproduksi Apical sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, pihaknya melakukan edukasi HET kepada masyarakat dengan mendorong masyarakat untuk melaporkan bila ada minyakita dijual dengan harga diatas HET ke saluran layanan yang telah disediakan perusahaan. "Supaya dapat dipantau lebih lanjut oleh pihak regulator," pungkas Manumpak.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI