Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya bakal tetap untuk melakukan impor KRL bekas dari Jepang meski ditolak oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Untuk itu dirinya akan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan hingga Kepala BPKP.
"Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja," kata Tiko sapaan akrabnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Tiko, mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di tahun ini.
Baca Juga: Menko Luhut Terbang ke AS Hari Ini, Mau Nego Soal 'Pengucilan' Produk Nikel Indonesia
"Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," ungkapnya.
Tiko mengatakan sudah melakukan diskusi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), dan PT Industri Kereta Api (INKA) membahas hasil audit BPKP. Hasilnya, pemenuhan gerbong KRL dilakukan dengan berbagai macam sumber dari 2023-2025.
"Yang 2025 insyaallah INKA sudah bisa produksi, kita lagi upayakan ada partner dan kita sudah mulai ajukan untuk penyertaan modal negara (PMN) investasi di peralatan untuk 2024 nanti sehingga 2025 bisa benar-benar produksi," jelasnya.
"Kita punya beberapa kereta lama yang bisa diretrofit juga, itu lagi kita hitung berapa dan kebutuhannya seperti apa. Itu prosesnya sekitar 12 bulan bisa buat 2024," katanya.
Baca Juga: BPKP Tak Rekomendasikan Impor KRL Bekas, Apa Kata Luhut
