Infografis
Suara.com - Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi kebijkaan pemerintah terkait pemberian insentif terhadap pembelian motor dan mobil listrik, dia bilang kebijakan satu ini tak tepat sasaran dan menyayat hati masyarakat kecil.
Menurut Faisal Basri, anggaran yang diatur dalam APBN saat ini sudah tidak tepat. Ia melihat beberapa belanja prioritas yang menyentuh rakyat langsung berpotensi tergerus jika pemberian subsidi tersebut dieksekusi.
“Lewat insentif perpajakan saja, karena subsidi itu menyayat hati. Subsidi itu diberikan untuk yang tidak mampu, diberikan untuk transportasi publik, misalnya subsidi untuk MRT itu saya setuju, sehingga orang beralih ke transportasi publik,” kata Faisal, dikutip dari wawancara Faisal Basri dengan stasiun televisi nasional, Jakarta, Minggu (9/4/2023).
Menurutnya, bukan tidak mungkin beberapa anggaran prioritas yang manfaatnya menyasar langsung ke masyarakat justru bisa digeser untuk memenuhi anggaran subsidi. Beberapa kebutuhan anggaran seperti membayar bunga utang pemerintah dan gaji PNS yang cukup besar juga sulit dikurangi.
Baca Juga: Adira Tungguk Juklak soal Subsidi Kendaraan Listrik
“Anggaran di APBN itu sudah pas. Niscaya (anggaran prioritas dipakai subsidi motor listrik). Karena kalau ada yang minta uang ke Menkeu, dia akan bilang, ada nggak yang mau berkorban?,” ujar dia.
Ia mengatakan, rencana pemberian subsidi ini justru datang saat pemerintah juga berencana mengurangi anggaran subsidi untuk tiket kereta api murah. Anggaran untuk PSO kereta api ekonomi Rp 2,55 triliun, turun dari tahun sebelumnya Rp 3,05 triliun.
Selain itu, menurut dia, pemberian subsidi kepada motor listrik dinilai kurang pas karena subsidi sepantasnya diberikan untuk kelompok masyarakat miskin yang sifatnya publik. Ia menilai subsidi lebih pas diberikan untuk kendaraan listrik yang berbasis transportasi massal.
