Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pengawasan di Kementerian Keuangan Kemenkeu masih lemah. Hal ini disebabkan sepertiha pengawas di instansinya hanya lulusan D1.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani menyebut, terdapat tiga kelemahan di instansi Kemenkeu. Pertama, tidak ada kesepahaman sikap dari atasan seperti kepala kantor dengan bawahan.
"Artinya, kita bicara 900 lebih kepala kantor yang perlu untuk dilakukan perbaikan dalam leadership mereka, dalam memahami termasuk dalam hal ini mendeteksi know your employee," ujar Sri Mulyani yang dikutip, Selasa (28/3/2023).
Kedua, Mantan Direktur Bank Dunia melanjutkan, dari sisi kapasitas terutama soal aturan harus dibuat lebih eksplisit, sehingga bisa menjalankan tanpa adanya dikresi.
Baca Juga: Catatan Rafael Alun Sudah Merah Sejak 2020 Tapi Tak Ada Bukti, DPR Sindir Sistem Buatan Sri Mulyani
"Hal ini akan jadi langkah yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal bersama unit-unit vertikal terkait terutama menyangkut kepala kantor yang langsung membawahi para jajaran maupun para pelaksana," tuturnya.
Lalu ketiga, Sri Mulyani menilai pengawasan di tingkat unit kepatuhan internal (UKI) masih lemah. Hal ini dikarenakan pegawainya di tingkat UKI hanya lulusan D1 dan hanya memiliki pengalaman kerja kurang dari dua tahun.
"Untuk kapasitas memang diakui dalam hal ini UKI kita itu 1.012 (orang) pendidikannya hanya D1 dari total 3.715 (orang) untuk mengawasi 78.000 jajaran Kemenkeu. Dari 3.000 berarti sepertiganya, 1.000 sendiri adalah lulusan D1 dengan masa kerja kurang dari 2 tahun," jelas dia.
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengakui Kementerian Keuangan memang tengah disorot publik terkait kasus pamer harta para pegawainya. Dia pun secara terbuka menerima kritik dari siapapun, bahkan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengaku mendapat wejangan dari Presiden Jokowi agar memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Wejangan dari Jokowi Usai Kasus Pamer Harta
"Kritik dan masukan akan terus kami respons, termasuk dari sisi yang paling penting, Bapak Presiden (Jokowi) minta kami terus memperbaiki pelayanan publik," ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR yang dikutip, Selasa (28/3/2023).
Menurut Sri Mulyani, terkuaknya kasus pamer harta membuat khawatir para pegawai di Kemenkeu khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktor Jenderal Bea dan Cukai.
