Infografis
Suara.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) memberikan tugas kepada Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras sepanjang 2023.
Penugasan ini merupakan kali kedua, setelah BUMN pangan itu mendatangkan 500.000 ton beras dari berbagai negara mitra sejak Desember 2022 - Februari 2023.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi kepada Bulog, impor beras 2 juta ton bertujuan memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) 2023.
"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500.000 ton pertama dilaksanakan secepatnya," sebutnya dalam surat penugasan tersebut yang dikutip Selasa (28/3/2023).
Baca Juga: Bansos Beras 10 Kg Segera Ditebar Pemerintah untuk 21 Juta Masyarakat
Bapanas yakin impor beras jilid II ini mampu memenuhi pasokan CBP, selain sebagian lainnya berasal dari serapan besar domestik saat puncak panen raya 2023.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Budi Waseso mengatakan, siap melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah.
Hanya saja, untuk merealisasikan impor 2 juta ton beras harus didasarkan pada pasokan beras dalam negeri.
"Belum, ini kan baru dapat penugasan dari Bapanas, 2 juta ton, itu kan belum, karena kan kita lihat situasinya dong, perlu atau tidak," ujar Buwas, sapaan akrab Budi Waseso usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR.
Buwas menegaskan, penugasan dengan jumlah tersebut tidak serta merta harus direalisasikan seluruhnya.
Baca Juga: Harga Beras, Cabai dan Minyak Goreng Terpantau Naik di Awal Puasa
Kata dia, saat ini Bulog baru menjajaki beberap negara sebagai mitra strategis untuk mendatangkan komoditas dasar itu.
"Impor pun akan dilakukan secara bertahap," lanjutnya.
Pada tahap pertama, BUMN pangan ini harus mendatangkan 500.000 ton beras, akan diperuntuhkan bagi keperluan program bantuan sosial (bansos).
Namun, Buwas mengaku belum mengetahui kapan realisasi impor 500.000 ton dilakukan.
Pasalnya, persiapan semisal rekomendasi teknis (rekomtek) pun belum diajukan.
"Segera itu karena kalau ini kita penyerapannya tidak dapat, itu kan untuk bansos, iya itu. Ya belum tahu, kan bertahap, kan izinnya belum ada semua, belum kita buka harganya juga," ungkap Buwas.
