Infografis
Tetapi, Bahlil menatakan bahwa peran investor asing dalam pembangunan di Tanah Air tidak bisa disangkal. Karena menjadi pendukung utama upaya hilirisasi yang saat ini tengah digenjot oleh pemerintah.
"Bukan saya bela pihak asing, tapi fair saja, kalau kita tidak mau pihak asing masuk, maka kita akan menjadi negara yang lambat dalam proses hilirisasi," kata Bahlil.
Bahlil yang juga mantan Ketua Umum HIPMI itu menambahkan, peran investor asing itu diperlukan untuk mengisi kekosongan pemerintah, yang tidak bisa menggunakan APBN untuk menggenjot hilirisasi dan membangun industri-industri tersebut.
"Pemerintah itu tugasnya membangun regulasi," ujarnya.
Sementara itu, dalam hal ketersediaan lapangan kerja yang hadir dari adanya investasi asing tersebut, diakui Bahlil benar-benar membantu terciptanya peluang kerja yang lebih banyak. Jika itu dibanding yang bisa diciptakan oleh pemerintah sendiri.
Karena, dari 7 juta lapangan pekerjaan eksisting, angkatan kerja Indonesia per tahunnya bisa mencapai 2,9 juta orang tenaga kerja. Apalagi, pasca COVID-19 telah terjadi juga PHK antara 5-6 juta tenaga kerja.
"Jadi kalau cuma mengharapkan pemerintah membuka lapangan pekerjaan melalui penerimaan PNS, Polri, TNI, BUMN, kita itu tidak lebih dari satu juta lapangan kerja per tahun. Dari pertambahan angkatan kerja per tahun yang 2,9 juta saja kita defisit 1,9 juta. Lalu kalau kita tidak buka diri melalui investasi asing, mau dari mana buka lapangan pekerjaan?" kata Bahlil.
"Saya jadi takut kalau kita berpikirnya sangat sempit, suatu saat kampus ini akan menjadi pabrik pengangguran intelektual, dan itu akan menjadi masalah baru bagi bangsa," tukas Bahlil.
Baca Juga: Bahlil Lawan Balik Gugatan Uni Eropa Atas Pelarangan Ekspor Nikel, Ini Kata Ekonom
