Infografis
Suara.com - Kadin Indonesia dan Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia menggelar forum bisnis Indo-Pacific Chamber of Commerce and Industry (IPCC) guna memperkuat dan memperluas kerja sama perdagangan melalui jaringan bisnis di kawasan Indo-Pasifik.
Forum bisnis IPCC adalah sideline event dari Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang mengumpulkan para pebisnis, pejabat pemerintah, asosiasi bisnis dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk berdialog mengenai peluang dan tantangan sehingga membentuk kerangka kerja baru bagi keterlibatan ekonomi regional wilayah Indo-Pasifik, terutama pada sektor digitalisasi, rantai pasok, dan energi bersih.
“Selain di negara sendiri, saat ini pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai
pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dikutip Selasa (21/3/2023).
Menko Airlangga juga mengatakan bila kawasan Indo-Pasifik adalah salah satu kawasan yang
mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Maka dari itu dengan adanya forum bisnis ini,
diharapkan dapat memberikan gagasan yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat
Indo-Pasifik sebagai kawasan utama untuk perdagangan dan investasi.
Baca Juga: Ketum Golkar Airlangga Hartarto Bilang Anies Baswedan Jangan Naif: Efek Menko Ubah Konstitusi
Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia, mengungkapkan bahwa banyak negara menghadapi kesulitan dalam menyusun strategi kemitraan Indo-Pasifik serta berbagai inisiatif bilateral, regional, dan multilateral tanpa keterlibatan sektor swasta.
“Terdapat beberapa pertanyaan utama dari sektor swasta terkait Indo-Pacific Economic
Framework (IPEF) meliputi: bagaimana kerangka kerja IPEF, bagaimana sektor swasta dapat
memperoleh manfaat nyata dari kerangka ini, dan apakah kita bisa mendapatkan akses yang
lebih baik ke pasar Amerika Serikat melalui kerangka kerja ini?" ujar Arsjad.
Arsjad juga menyatakan bahwa IPEF saat ini memerlukan kemitraan ekonomi yang konkret dan pengembangan substansi yang lebih konsisten, sehingga memberikan manfaat yang lebih nyata bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
Selain itu, karena waktu kerja IPEF yang relatif singkat, maka sektor swasta memegang perang yang sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari IPEF.
"Melalui forum ini, diharapkan sektor swasta dan berbagai pihak dapat berkontribusi dalam
menciptakan kerja sama, stabilitas, kemakmuran, pembangunan, dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, sembari memberikan manfaat nyata, merangsang aktivitas ekonomi dan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tambah Arsjad.
Baca Juga: Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Begini Respons Airlangga Hartarto
Terlebih, Arsjad mengatakan banyak misi penting yang digerakkan oleh IPEF sejalan dengan
tema Keketuaan ASEAN 2023, yaitu ASEAN Centrality: Innovating Toward Greater Inclusivity.
Kadin Indonesia saat ini ditunjuk menjadi ketua pada acara Keketuaan ASEAN-BAC 2023.
Dengan fokus bersama pada digitalisasi, ketahanan rantai pasokan, dan transisi energi bersih, kita menegaskan peran penting keterlibatan ASEAN di Indo-Pasifik dan bagaimana kawasan ini dapat memajukan perannya dalam membentuk arsitektur ekonomi global.
Perkembangan teknologi digital saat ini dianggap sebagai kunci dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional sehingga mempermudah proses perdagangan. Melalui
digitalisasi, peluang kerja baru dapat tercipta, produktivitas bisa meningkat, merangsang
pengembangan ekonomi, meningkatkan penyediaan layanan publik hingga peluang besar bagi bisnis untuk tumbuh dan menjangkau pasar baru.
Oleh karena itu, penting untuk menerapkan teknologi digital di perusahaan dan industri karena digitalisasi dapat meningkatkan investasi dan kolaborasi komersial jangka panjang. Digitalisasi juga termasuk dalam sebuah bentuk kontribusi dalam meningkatkan ekonomi regional dengan memfasilitasi kerjasama B2B.
Sementara itu, sektor rantai pasok harus dirancang untuk dapat mengatasi gangguan, terlebih adanya Covid19 kemarin berdampak negatif bagi sektor rantai pasok. Mengadopsi praktik berkelanjutan, serta berkolaborasi antar sektor swasta maupun pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai rantai pasok.
Mendorong transisi energi bersih yang efektif di wilayah Indo-Pasifik juga menjadi salah satu
fokus dalam diskusi bisnis forum IPCC. Terlebih, permintaan energi diprediksi meningkat 15% pada tahun 2050. Demikian, dibutuhkan partisipasi masyarakat luas untuk memenuhi
permintaan energi dengan emisi yang lebih sedikit.
Emisi karbon merupakan masalah serius bagi seluruh negara di dunia. Namun, kawasan
Indo-Pasifik memiliki potensi yang besar dalam pembangunan energi bersih. Maka dari itu,
penting untuk mempromosikan investasi, membuat regulasi, dan membantu pemerintah melihat peluang untuk membangun infrastruktur yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.
Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya emisi karbon juga dapat mendorong percepatan transisi menuju energi bersih. Hal ini juga dapat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan mengenai energi bersih.
