Infografis
Suara.com - Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) mengungkap bahwa polarisasi politik di Indonesia fakta terjadi baik dalam dimensi dunia maya maupun dunia nyata.
Salah satu isu yang terpotret dalam hasil survei tersebut dan berpotensi akan muncul pada pemilu tahun 2024 nanti, masalah sentimen asing-aseng. Terutama terkait dengan investasi dari China. Selain isu lain seperti agama, kebutuhan pokok dan lainnya yang bisa menimbulkan polarisasi politik di tengah-tengah masyarakat.
Menanggapi temuan itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai polarisasi yang sering dibangun oleh pihak-pihak tertentu akan berdampak bagi politik Indonesia di tahun 2024.
Oleh karena itu, Bahlil memastikan polarisasi tersebut tidak berpengaruh terhadap investasi-investasi di Indonesia. Maka, sebagai pemerintah sudah tentu berharap semua pihak bisa menjaga stabilitas poltik sehingga tidak terjadi polarisasi ekstrem yang bisa memecah belah masyarakat.
“Tadi saya katakan bahwa polarisasi ini akan memberikan dampak pada stabilitas politik, saya menyarankan bahwa pemilu diagendakan 2024 dan karena itu stabilitas politik sebagai syarat mutlak untuk bagaimana pertumbuhan investasi kita bisa tercapai,” kata Bahlil dalam Rilis Survei Nasional bertajuk "Polarisasi Politik di Indonesia: Mitos atau Fakta?".
Dikatakan Bahlil, negara Indonesia memiliki suku yang banyak dari Aceh hingga Papua. Kemudian memiliki agama yang beragam yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.
"Mengingat kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, keyakinan juga dengan apa yang diyakini dalam ajaran agamanya, ini saja sudah berpotensi menurut saya itu satu," ungkap Bahlil.
Dalam konteks itu, Bahlil menilai perbedaan yang ada di Indonesia adalah hal lumrah, karena Islam sendiri mengamini perbedaan itu, tetapi ia menekan perbedaan tersebut untuk menyatukan dan bukan memecah.
Bahlil kemudian mencontohkan suasana di kampung halamannya di Fakfak, Papua Barat yang begitu harmonis dan mampu menjaga serta menghormati perbedaan.
Baca Juga: DPR Dukung Bahlil Gencarkan Proyek Substitusi Impor Senilai Rp 60 Triliun
“Tadi juga saya sudah sampaikan jika perbedaan itu tahmat dalam Islam, saya kebetulan dari Papua, itu khususnya di kampung saya di Fakfak itu dalam satu keluarga itu ada Katolik, Protestan dan ada Islam dan itu biasa-biasa saja, bahkan rumah saya di Fak-Fak itu berbelahan dengan gereja,” jelasnya.
