Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan mencatat hingga bulan Februari 2023 kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatatkan surplus sebesar Rp131,8 triliun atau setara dengan 0,63 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Surplus APBN berasal dari realisasi pendapatan negara yang jauh lebih besar, yakni Rp419,6 triliun dibandingkan capaian belanja negara yang senilai Rp287,8 triliun.
“APBN masih surplus secara total dengan keseimbangan primer yang juga surplus sebesar Rp182,2 triliun,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dengan kondisi APBN yang kuat akibat surplus tersebut, ia menegaskan kas negara akan tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi.
Baca Juga: Buntut dari Kasus Penganiayaan Mario Dandy, Mahfud MD dan Sri Mulyani Bahas Transaksi 300 Triliun.
Secara perinci, pendapatan negara tercatat tumbuh 38,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) dari Rp156,7 triliun atau mencapai 17 persen dari alokasi Rp2.463 triliun.
Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 30,1 persen (yoy) menjadi sebesar Rp333,2 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp86,4 triliun atau melonjak 86,6 persen (yoy).
Kuatnya pertumbuhan penerimaan perpajakan berasal dari realisasi penerimaan pajak yang melonjak 40,4 persen (yoy) menjadi Rp280 triliun, meski realisasi kepabeanan dan cukai menurun 6,1 persen (yoy) menjadi Rp53,3 triliun.
Sementara itu, Menkeu mengungkapkan realisasi belanja negara berhasil tumbuh 1,8 persen (yoy) dari sebesar Rp127,2 triliun menjadi senilai Rp287,8 triliun atau setara dengan 9,4 persen pagu anggaran yang senilai Rp3.061,2 triliun.
Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang tumbuh 6 persen (yoy) menjadi Rp182,6 triliun serta transfer ke daerah Rp105,2 triliun atau terkontraksi 4,8 persen (yoy).
Baca Juga: Tiga Negara Jadi Penyumbang Surplus Neraca Perdagangan Indonesia
Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp76,4 triliun atau turun 2,8 persen (yoy) serta belanja non k/l Rp106,2 triliun atau meningkat 13,4 persen (yoy).
Dengan demikian, ia menyebutkan terdapat realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp182,2 triliun atau merupakan 30,5 persen dari target Rp598,2 triliun.
“Pembiayaan anggaran ini untuk menyikapi kondisi dari dunia dan tren kenaikan suku bunga yang harus kami antisipasi,” ungkap dia.
