Infografis
Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto masih menelusuri kepemilikan lahan Tanah Merah di Depo Pertamina Plumpang. Dia pun memerintahkan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Jakarta Utara dalam penelusuran itu.
Menurut Hadi, lahan di Tanah Merah dimiliki oleh beberapa pihak, mulai dari Pertamina, rakyat, hingga pihak swasta lainnya.
Namun dirinya belum memetakan kembali batas mana yang punya rakyat, Pertamina hingga pihak swasta lainnya.
"Jadi, masih diidentifikasi mana yang punya rakyat, mana punya Pertamina, mana punya PT itu," ujar Hadi dalam konferensi pers di Hotel Shangri La, Jakarta yang dikutip, Rabu (8/3/2023).
Baca Juga: Kala Peringatan Keras Ahok soal Warga Tanah Merah Tidak Digubris Anies
Dia juga belum memastikan kapan identifikasi lahan di Tanah Merah selesai. Akan tetapi, Hadi berjanji untuk secepat menyelesaikan identifikasi lahan tersebut.
"Secepatnya karena rakyat membutuhkan kepastiannya," jelas dia.
Sebelumnya, residen Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mengambil keputusan terkait dengan kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).
Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi mengucapkan belasungkawa untuk para korban peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang. Jokowi juga menyampaikan bahwa relokasi untuk para korban akan secepatnya diputuskan oleh Menteri BUMN, Pertamina, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga: Beri IMB, Anies Diminta Ikut Tanggungjawab Terhadap Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemukiman yang berada di sekitar lokasi Depo Pertamina termasuk zona berbahaya. Ini karena kawasan Plumpang yang dihuni warga hanya berjarak beberapa puluh meter dari Depo Pertamina Plumpang.
Oleh karenanya, Presiden memerintahkan kepada Menteri BUMN untuk segera melakukan evaluasi dan audit lokasi-lokasi Depo Pertamina lainnya yang menyimpan bahan bakar.
Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Indonesia ini juga mengungkap dua solusi untuk menangani persoalan di Plumpang tersebut.
Solusi pertama, penduduk setempat bisa segera direlokasi ke tempat yang lain yang lebih aman. Sedangkan solusi kedua, pihak Pertamina harus memindahkan Depo Pertamina tersebut ke pulau reklamasi demi keamanan.
