Infografis
Suara.com - Pejabat pemerintah yang merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah disorot. Seknas Fitra menemukan dari 243 komisaris BUMN, 45 persennya adalah pejabat pemerintah.
Di Kementerian Keuangan, misalnya. Seknas Fitra menemukan 39 pejabat mulai dari eselon I sampai II merangkap jabatan dengan menjadi komisaris di berbagai BUMN. Pejabat eselon I dan II Kementerian Perhubungan juga banyak merangkap sebagai komisaris di PT Jasa Raharja, Kereta Api Indonesia, PT Pelindo, sampai PT GMF Aero Asia.
Menurut tim Advokasi dan Kampanye Seknas Fitra Gulfino Guevarrato, pejabat pemerintah yang merangkap komisaris BUMN sejatinya melanggar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 17 aturan itu melarang pejabat pemerintah merangkap jabatan. "Kebijakan rangkap jabatan ini patut dievaluasi," kata Gulfino, Selasa (7/3/2023).
Senada dengan Gulfino, akademisi Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai pejabat yang merangkap komisaris tidak menunjukkan etika sebagai aparatur pemerintahan yang baik kepada masyarakat. Sebagai pejabat, kata dia, negara sudah memberikan fasilitas dan gaji besar. "Tapi masih ingin pendapatan dari BUMN," kata Ujang.
Baca Juga: Sri Mulyani Pecat Rafael Alun, Pengamat: RAT Sulit Lolos, Semua Mata Tertuju Padanya
Menurut Ujang, rangkap jabatan seolah-olah tidak bermasalah. Padahal, kata dia, rangkap jabatan itu rawan konflik kepentingan yang ujungnya mendekati korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Ujang mengatakan seolah-olah tidak ada orang lain yang mampu berdiri di komisaris. Padahal, kata dia, ada banyak profesional lulus sarjana, magister, doktor yang kompeten. "Pak Jokowi mesti mengevaluasi soal rangkap jabatan ini," katanya.
Berikut daftar pejabat pemerintah yang menjadi komisaris BUMN.
Pejabat Kemenhub:
1. Hendro Sugianto, Dirjen Perhubungan Darat, Komisaris Utama PT Jasa Raharja
2. Maria Kristi Endah Murni, Dirjen Perhubungan Udara, Komisaris PT GMF Aero Asia Tbk
3. Arif Toha Tjahjagama, Dirjen Perhubungan Laut, Komisaris PT Pelindo
4. Mohammad Risal Wasal, Dirjen Perkeretaapian, Komisaris PT KAI
5. Harno Trimadi, Direktur Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Komisaris Wika Beton
6. Wahyu Adji Henpriarsono, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Komisaris Pelni
7. Gede Pasek Suardika, Irjen Kemenhub, Komisaris PT INKA
Pejabat Kementerian BUMN:
1. Pahala Mansury, Wamen BUMN, Komisaris Pertamina
2. Kartika Wirjoatmodjo, Wamen BUMN, Komisaris BRI
3. Muhammad Khoerur Roziqin, Asisten Deputi Bidang Keuangan Kementerian BUMN, Komisaris PT Jasa Raharja
4. Warih Sadono, Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Kementerian BUMN, Komisaris PT Perusahaan Gas Negara
5. Nanang Pamuji Mugasejati, staf khusus Menteri BUMN bidang inovasi teknologi, komisaris PT Telkom
6. Susyanto, Sekretaris Kementerian BUMN, komisaris Bank BNI
7. Faturohman, plt Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Staregis Kementerian BUMN, Komisaris PT Pelni
Pejabat KemenPUPR:
1. Yudha Mediawan, Dirjen Bina Konstruksi KemenPUPR, Komisaris PT Krakatau Steel
2. Herry Trisaputra Zuna, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan KemenPUPR, Komisaris Bank BTN
3. Firdaus Ali, staf khusus menteri PUPR bidang sumber daya air, Komisaris PT Wijaya Konstruksi
4. Mohammad Zainal Fatah, Sekjen Kementerian PUPR, Komisaris Jasa Marga
5. Diana Kusumastuti, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Komisaris PT Brantas Abipraya
Baca Juga: Lebih Baik Terlihat Miskin Ketimbang Masuk Bui, Begini Cara Rafael Alun Sembunyikan Harta Kekayaan
Pejabat Kemendag:
1. Didi Sumedi, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Komisaris PT Pelindo
2. Suhanto, Sekjen Kemendag, Komisaris PT Krakatau Steel
3. Hadi Daryanto, staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Promosi Perdagangan Dalam Negeri, Komisaris PT Semen Baturaja
Pejabat di Kementerian/Lembaga Negara lain:
1. Jodi Mahardi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomarives, Komisaris PT Pelindo
2. Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Komisaris PT KAI
3. Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, Komisaris Semen Indonesia
4. Lydia Silvanna Djaman, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Sekretariat Negara, Komisari Semen Indonesia
5. I Gusti Putu Suryawirawan, stafsus Menko perekonomian, Komisaris PT Krakatau Steel
6. Rida Mulyana, Sekjen Kementerian ESDM, Komisaris Pertamina
7. Faried Utomo, Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet, komisaris Bank Mandiri
8. Arif Budimanta, staf khusus presiden bidang ekonomi, komisaris Bank Mandiri
8. Fadlansyah, Wakil Sekretaris Kabinet, Komisaris Bank BNI
9.Himawan Arief Sugoto, Sekjen Kementerian ATR/BPN, komisaris Bank BTN
10. M. Yusuf Permana, Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden, Komisaris Bank BTN
11. Cecep Herawan, Sekjen Kementerian Luar Negeri, komisaris PT Petrokimia Gresik
12. Gunawan Hutagalung, plt Direktur Pos, Ditjen PPI Kemenkominfo, komisaris PT Pos Indonesia
13. Yuli Harsono, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Setkab, pengawas Perum Damri
14. Satya Bhakti Parikesit, deputi bidang perekonomian Sekretariat Kabinet, komisaris PT Wijaya Karya
15. Dadan Kusdiana, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, komisaris PLN
16. Cahyo Muzhar, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Komisaris PT Adhi Karya
