Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara perihal kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L tahun anggaran 2023 sebesar 5 persen untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.
“Dalam situasi yang tidak pasti, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan. Cadangkan itu artinya 95 persen Bapak dan Ibu sekalian tetap menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. Semua prioritas yang paling penting tetap jalan. Coba cadangkan 5 persen yang dianggap tidak prioritas,” kata Sri Mulyani dikutip Rabu (1/3/2023).
Untuk itu, Menkeu meminta masing-masing K/L dapat memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga tetap dapat mencapai sasaran strategis dan program dari masing-masing K/L.
“Setiap Kementerian/Lembaga tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan. Kita memberikan amplopnya besar itu dan kemudian beliau-beliau yang harus mengelolanya,” ujar Menkeu.
Di sisi lain, Menkeu mengungkapkan belanja K/L hingga akhir tahun anggaran rata-rata sebesar 94 hingga 95 persen, tidak menyentuh angka 100 persen. Sehingga, pencadangan 5 persen tersebut tidak memengaruhi kinerja dan tetap bisa mencapai target pembangunan dari masing-masing K/L.
“Biasanya belanjanya juga enggak sampai 100 persen. Yang paling hebat itu biasanya bisa 98 persen. Rata-rata mereka di 94 persen hingga 95 persen. So actually, saya itu sebetulnya mengatakan 5 persen yang sering enggak kepakai itu saya bintangin ya Bu, Pak. You can do semua programnya,” kata Menkeu.
Menkeu menjelaskan pencadangan ini penting dilakukan untuk menghadapi berbagai gejolak dan ketidakpastian yang masih akan muncul. Misalnya, saat pandemi, APBN menyangga dan mengabsorb berbagai guncangan yang muncul.
“APBN meredam shock. Karena kalau kita enggak punya APBN yang kuat, shock yang tadi jatuh penerimaan dan kita ikut jatuh dari sisi belanja, ekonominya bakalan nyungsepnya dalam banget. Jadi kita mengabsorbs shock yang luar biasa besar ini,” ujar Menkeu.
Volatilitas juga dapat dilihat dari harga batu bara dan crude palm oil (CPO). Tahun lalu, harga batu bara melonjak hingga USD400 per ton, saat ini sudah berada di kisaran USD200 per ton. Sementara, CPO juga telah mengalami penurunan menjadi USD900 per ton. Selain itu, harga minyak juga pernah mengalami kenaikan sehingga subsidi energi naiknya luar biasa dari Rp150 triliun menjadi sekitar Rp550 triliun.
Baca Juga: Belajar dari Pejabat Pajak Berharta Melimpah, Sistem LHKPN Terintegrasi Harus jadi Terobosan
“Kalau kita enggak redam, rakyat harus membayar harga minyak tiga kali lipat. Ekonomi pasti nyungsep. Itu subsidi dinikmati seluruh rakyat Indonesia sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dari pajak juga. Jadi, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan,” kata Menkeu
