Infografis
Pada pertengahan 2012, kapal Angkatan Laut Filipina yang ingin menangkap delapan perahu nelayan Cina yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah sengketa Scarborough Shoal dihadang oleh dua kapal otoritas sipil Cina. Yang menarik, peristiwa tersebut justru berakhir dengan penguasan de facto Cina atas Scarborough Shoal.
Padahal, menurut Renato, sebelumnya terjadi kesepakatan agar masing-masing pihak mundur dari wilayah dimaksud, tetapi segera setelah kapal otoritas Filipina mundur, Cina malah mengirim kapal-kapal penjaga pantai lainnya ke wilayah tersebut.
Renato menekankan bahwa operasi gray zone di atas tetap berlangsung di era pemerintahan Presiden Durtete. Padahal Durtete dikenal sebagai presiden Filipina yang cenderung membangun hubungan baik dengan koleganya dari Cina, Presiden Xi Jinping.
“Namun di tengah hubungan yang dekat itu, sebanyak 275 kapal nelayan Cina menyambangi pulau Thitu, yang berada di bawah penguasaan Filipina,” pungkas Renato.
Ia juga menyatakan bahwa pada Agustus 2019, sejumlah kapal-kapal perang Cina memasuki wilayah Filipina tanpa persetujuan lebih awal dari Angkatan Bersenjata Filipina. Berikutnya, pada Februari 2020, kapal Angkatan Laut Cina dilaporkan mengarahkan “direktur pengontrol senjata” (GCD, Gun Control Ship) nya pada sebuah kapal milik Angkatan Laut Filipina.
Menurut Renato, perilaku Cina di atas menyebabkan pemerintahan Presiden Duterte mengubah respons. Bila pada awalnya Duterte kurang menganggap serius insiden-insiden yang terjadi antara aparat Filipina dan Cina, maka pada sekitar tahun 2020 an, pemerintah Filipina akhirnya menyadari bahwa sikap yang mengecilkan insiden-insiden yang terjadi dengan Cina justru memberi ruang bagi Beijing untuk meningkatkan agenda ekspansi maritimnya.
Oleh karenanya, Filipina mulai memberikan respons yang lebih keras dan serius terhadap berbagai insiden di atas, antara lain dengan makin memperkuat patroli penjaga kedaulatan di wilayah perairan yang masih berada dalam sengketa.
Ketua FSI yang juga pemerhati Cina dari UPH, Johanes Herlijanto, menilai pengalaman Filipina menghadapi operasi gray zone Cina membawa implikasi yang penting bagi Indonesia.
Pertama-tama, pengalaman Filipina memperlihatkan bahwa Indonesia, yang juga mengalami berbagai insiden dengan Cina di wilayah ZEE di perairan Natuna, bukan satu-satunya negara yang menjadi target dari operasi gray zone Cina.
Kedua, apa yang terjadi dengan Filipina memperlihatkan bahwa keputusan untuk menjalin hubungan mesra dengan Cina, seperti yang dilakukan oleh Presiden Durtete di awal pemerintahannya, tidak serta merta membuat Cina menghentikan, atau bahkan sekedar mengurangi, operasi gray zone mereka.
Baca Juga: Begini Kondisi Rumah Ambruk Kena Longsor saat Kali Ciliwung Meluap
Hal lain yang juga menjadi hikmah dari pengalaman Filipina adalah, bahwa bersikap santai dan tidak menganggap serius insiden insiden yang terjadi dengan Cina bukankah sikap yang tepat. Sikap ini justru menambah semangat Cina untuk meningkatkan sikap agresifnya, karena kurang memperoleh tantangan yang serius.
