Infografis
Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan membebani keuangan negara. Pasalnya, dari total kebutuhan pembangunan IKN sekitar Rp. 570-600 triliun, sebanyak 80% dibiayai dari investasi murni.
Pemerintah, kata Bahlil, hanya akan mengeluarkan 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur dasar seperti Istana kepresidenan, jalan tol, perumahan menteri, PNS dan sejumlah perkantoran yang ditargetkan rampung pada Juni 2024 mendatang.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mendorong penyelesaian infrastruktur dasar agar selesai tepat waktu, sehingga menjadi daya pikat para investor. Dia pun optimis proyek IKN tidak akan mangkrak jika semua berjalan sesuai rencana.
“IKN memang membutuhkan investasi swasta 80% atau lebih. Tapi itu dilakukan bertahap setelah investasi pemerintah khususnya untuk infrastruktur dasar sudah terbangun. Mangkrak atau tidak bukan ditentukan oleh investasi swasta melainkan investasi pemerintah,” ujar Piter, Selasa (28/2/2023).
“Ketika pemerintah sudah membangun infrastruktur dasar dan semua bangunan-bangunan utama pemerintah, IKN dipastikan tidak akan mangkrak,” sambung Piter.
Menurut Piter, proyek investasi di IKN sudah menarik bagi investor sehingga insentif yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah semestinya tidak terlalu besar.
“Saya selalu mengatakan IKN itu sudah menarik. Tekad dan realisasi pembangunan IKN yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah menunjukkan prospek IKN yang sangat menarik bagi investor. Tidak perlu ada tambahan insentif yang terlalu besar,” jelas Piter.
Piter khawatir justru ketika insentif itu diobral kepada para investor malah menimbulkan perspekstif negatif terhadap pembangunan Ibu kota baru tersebut.
“Justru tambahan insentif yang berlebihan akan semakin menambah sentimen negatif bagi mereka yang selama ini against IKN. Tunjukkan bahwa tanpa insentif yang berlebihan investor tetap tertarik dan masuk berinvestasi di IKN,” ucapnya.
Baca Juga: Dokter Tifa Tertawakan Rencana Negara Tanggung Biaya ART ASN saat Pindah IKN, Tuai Pro Kontra
Piter menegaskan, dengan modal penyelesaian infrastruktur dasar sudah cukup menepis keraguan investor untuk berebut menanamkan investasinya.
