Infografis
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengoptimalkan fungsi bendungan yang sudah dibangun untuk mengantisipasi kekeringan yang diprediksi berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada 2023.
Mulai awal Maret 2023, Kementerian ini pun telah mulai mengatur volume air pada infrastruktur bendungan di seluruh wilayah tanah air. Salah satu tujuannya adalah agar air yang mengalir dapat secara merata menjangkau setiap daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Langkah ini diyakini efektif karena kapasitas air yang dimiliki oleh bendungan yang terdapat di dalam negeri sekitar 25 miliar M3.
"Itu berjalan mulai dari Maret 2023, kami memastikan pemanfaatan volume di Bendungan dengan cara mengatur volume Bendungan itu semaksimal mungkin," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jarot Widyoko, saat memberikan keterangan pers bertajuk “Antisipasi Kekeringan” usai Kick-off 10th World Water Forum (WWF) di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.
Adanya pengaturan air itu, lanjut Jarot, diharapkan dapat membuat daerah sekitar mendapatkan air sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, air yang mengalir itu dapat digunakan secara optimal untuk berbagai kebutuhan.
Dalam menentukan daerah yang terkena dampak pengaturan air, dilakukan melalui proses kajian mendalam dari instansi pemerintah terkait. Analisis itu menjadi rujukan bagi Kementerian PUPR.
"Kalau sudah masuk di dalam musim kemarau kami akan tutup. Di sini sangat diperlukan adalah pengoperasian pintu-pintu bendungan," ujar Jarot.
Bendungan-bendungan yang telah disiapkan mengambil langkah pengaturan terdapat di 3230 titik di 20 provinsi.
"Kepala satuan operasi pemeliharaan dan kepala satuan operasi hitung lebih fokus bekerja untuk mengatur bendungan-bendungan yang sudah ada," jelas Jarot.
Baca Juga: Cegah Banjir Tahunan Terjang Pamanukan, Pemkab Subang Dorong Kementerian PUPR Bangun Embung
Kemudian, juga akan dilakukan rehabilitasi terhadap sumber-sumber air sebanyak 25 titik di 12 provinsi, disamping juga akan ditambah lagi sebanyak 37 titik pada 19 provinsi lainnya.
