Infografis
Suara.com - Ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu membanggakan kebijakan hilirisasi membuat Komisi VII DPR bosan untuk mendengarkannya, Komisi yang menaungi sektor energi tersebut pun meminta bukti capaian hilirisasi yang selalu dikatakan Jokowi.
Kritikan ini dilontarkan salah satu Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding disela-sela rapat dengar pendapat Holding BUMN industri pertambangan MIND ID Senin kemarin.
"Saya khawatir, Pak Jokowi ini setiap hari ngomong hilirisasi sampai saya sendiri bosan, tapi faktanya tidak ada," kata Karding dikutip Selasa (7/2/2023).
Dirinya pun mengakui bahwa dirinya khawatir, apa yang selalu digadang-gadang Presiden Jokowi dalam melakukan hilirisasi terbukti tidak ada.
Baca Juga: Jokowi Heran, Indonesia Eksportir Ikan Terbesar Tapi Tepung Ikan Impor
"Itu yang menjadi kekhawatiran saya," kata Karding.
Karding mencontohkan, misalnya ketika bicara kendaraan listrik sudah sejauh apa progresnya dan di mana saja. Ia menegaskan perlu dijelaskan secara rinci bagaimana kelanjutan hilirisasi RI.
Diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya melakukan hilirisasi, dia haiqul yakin bahwa kebijakan ini menjadi salah satu lompatan besar dalam sejarah peradaban negara Indonesia.
“Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut," kata Jokowi dalam sebuah acara di JIExpo Kemayoran, Jakarta beberapa waktu lalu.
Jokowi mengaku tak terima selama puluhan tahun kekayaan alam Indonesia hanya disedot pihak asing tanpa memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia, untuk itu dirinya meakukan hilirisasi ini meski sejumlah negara lain menentang.
Baca Juga: Kasus Adani Jadi Perhatian Jokowi, Minta OJK Lakukan Pengawasan Ketat
"Karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita," ucap Jokowi.
Presiden pun menegaskan bahwa pemerintah tidak gentar dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia.
“[Larangan ekspor bijih] nikel kita digugat oleh Uni Eropa dan sudah diputuskan kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, ‘Jangan mundur.’ Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita, saya meyakini itu,” ujarnya.
Jokowi menambahkan, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu ia juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.
“Saya menyampaikan, kemitraan itu harus setara dan tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh negara manapun mendikte dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita,” tegasnya.
Seperti yang dikatakan Presiden Soekarno pada tahun 1965, lanjut Presiden Jokowi, Indonesia harus mampu berdikari dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Selain itu, Presiden Soekarno juga mendorong pemerintah untuk memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain.
“Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu, supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara mana pun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari,” pungkasnya.
