Infografis
Suara.com - Pengamat politik yang juga peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mendukung seruan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menghilangkan politik identitas dalam bentuk cebong kampret pada tahun politik 2023 ini.
Pada tahun 2023 ini Bahlil mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai target reaslisasi mencapai Rp. 1.400 triliun.
“Kita semua tahu stabilitas politik akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan, stabilitas keamanan akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Jadi wajar saja kalau kemudian stabilitas politik itu menjadi salah satu indikator, untuk stabilitas keamanan dan demi menjaga stabilitas investasi,” ujar Surokim.
Menurut Surokim tantangan tidak hanya datang dari dalam negeri, melainkan juga dari dunia internasional yang terancam mengalami resesi, sehingga menjadi tugas bersama untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Baca Juga: Baru Coba Investasi? Ini Alasan Reksa Dana Pasar Uang Ideal Dijadikan Pilihan Investor Pemula
“Dan memang tidak mungkin dalam suasana yang konflik itu akan kemudian memberikan trust kepada investor untuk masuk. Jadi memang itu tugas bersama tidak hanya negara tetapi juga masyarakat apalagi di 2023 ini kan sebenarnya kita tidak hanya menghadapi persaingan atau politik nasional tetapi juga kan pengaruh peluang resesi dunia juga cukup tinggi,” jelasnya.
Lanjut Surokim yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu mengatakan Pilpres 2024 ini menjadi sangat komplek di tengah pilkada serentak dan baru saja transisi dari pandemi covid 19.
Oleh karenanya, dia mendorong untuk memitigasi munculnya kembali cebong kampret, para elit politik harus menawarkan politik kebangsaaan, ide dan gagasan ke masyarakat yang tentunya jauh lebih positi untuk membangun peradaban Indonesia lebih baik.
“Semestinya partai politik harus sadar bahwa tantangan yang dihadapi di pemilu 2024 itu jauh lebih kompleks karena kan masa transisi dari masa pandemi ini jadi mestinya ada konteks juga yang perlu diperhatikan agar kemudian politik dibangun lebih mengarah kepada politik kebangsaan, politik ide, politik gagasan di mana menurut pendapat saya itu jauh lebih positif untuk membangun peradaban politik kita yang lebih elegan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Surokim menerangkan jika para elit atau politisi hanya mengejar politik pragmatis jangka pendek seperti sekedar perebutan kekuasaan semata maka akan terjadi kegaduhan dan suasana akan memanas.
Baca Juga: Ekonom Apresiasi Rampungnya Peta Jalan Hilirisasi Hingga 2040
“Tapi kalau politik nanti akan dibalut dan dibangun dengan narasi-narasi strategis nasional yang progresif yang dibangun atas dasar ide, gagasan baik itu berupa agenda politik strategis nasional maupun program prioritas nasional yang berbasis pada ide gagasan tadi insya Allah menurut pendapat saya jauh akan lebih menjanjikan termasuk menghindari dari komoditas politik identitas tadi,” bebernya.
Selain itu, Surokim berharap tidak hanya para elit, tetapi juga bagi masyarakat agar tahun politik ini menjadi pesta rakyat yang menggembirakan tidak malah mencekam yang akhirnya mengganggu stabilitas nasional dan merusak iklim investasi di Indonesia.
“Dan tentu yang terakhir kita berharap tidak hanya elite tetapi juga masyarakat bisa mendorong agar menjadikan pemilu ini sebagai pemilu yang gembira, pemilu yang membahagiakan, tidak perlu harus diikuti dengan emosi yang berlebih karena faktanya kita sudah berkali-kali pemilu dan saya percaya bahwa pilihan masyarakat Indonesia itu akan menemukan pemimpin yang menurut saya memang sudah sehendak zamannya kita semua,” pungkas Surokim.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan tahun pemilu bisa mengganggu stabilitas negara yang dampaknya bisa mengganggu masuknya investasi langsung ke dalam negeri. Apalagi jika terjadi pertikaian kelompok-kelompok yang seharusnya bisa diminimalisir.
“Kampret-cebong itu kalau boleh bukan menjadi komoditas investasi yang baik, itu isu investasi yang akan memperburuk kondisi bangsa kita,” ucap Bahlil.
Sebagai informasi, pada tahun politik 2019 muncul istilah kampret dan cebong yang masing-masing dianggap sebagai bagian dari pendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Perdebatan antara kecebong dan kampret memperkeruh suasana dan terus berlanjut meskipun pemilu sudah selesai.
Memasuki tahun politik sekarang ini, Bahlil pun khawatir perdebatan tersebut bisa mempengaruhi kondisi stabilitas negara.
“Kalau bangsa ini masih berkelahi tentang kampret, cebong, kardun atau sampai ayam tumbuh gigi pun target investasi tidak bisa dicapai,” terang Bahlil.
Akibatnya investor berpikir panjang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Mana ada investor yang mau masuk kalau stabilitas politik ngaco,” ucap Bahlil yang juga mantan Ketua Umum HIPMI.
Maka dari itu, Bahlil meminta semua masyarakat bisa bersikap dewasa dalam menyambut hajatan politik 5 tahunan ini. Apalagi pesta demokrasi berlangsung saat kondisi Indonesia baru pulih dari dampak pandemi Covid-19.
“Kunci Indonesia keluar dari krisis global dengan kepemimpinan dan menjadi kompak dan kita enggak perlu WA-WA soal kampret dan cebong,” kata Bahlil.
