Infografis
Suara.com - Ketua bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKAPPI Ahamd Choirul Furqon mengatakan saat ini minyak goreng subsidi merk minyak kita mulai sulit untuk dicari di pasaran, dirinya pun menuding ada yang bermain dalam kelangkaan ini.
"Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Saat ini minyak goreng subsidi di lapangan sudah mengalami kelangkaan. Kalaupun ada itupun harganya sudah tidak sesuai HET, bahkan jauh dari batas HET, " jelas Ahmad Choirul Furqon kepada suara.com, Senin (30/1/2023).
Ia menilai kondisi ini tidak wajar atau terdapat sebuah Anomali.
"Kelangkaan minyak goreng ini menjadi terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan,yaitu Pemilu dan 2 bulan menjelang Bulan Ramadhan," Imbuh pria yang akrab disapa Furqon tersebut.
Baca Juga: Update Harga Minyak Goreng Hari Ini Sabtu 28 Januari 2023, Merangkak Naik?
Pria kelahiran Kabupaten Rembang ini menjelaskan bahwa di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur harganya sudah mencapai Rp. 16.000.
"Yang semakin parah adalah harga Minyak Goreng subsidi ini sudah melampaui HET dan sangat jauh. Kami mendapat keluhan dari banyak pedagang pasar di berbagai wilayah. Seperti di sejumlah pasar di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, harga minyak goreng subsidi ini sudah mencapai Rp. 16.000, tentu ini sangat merugikan banyak pihak," tandasnya.
Ketua DPP IKAPPI ini berharap jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng ini tidak stabil.
"Kami sangat berharap pemerintah dapat mengurai kondisi ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng yang harusnya hak rakyat kecil malah bergejolak," Tegas pria kelahiran Rembang tersebut.
Produsen, Kementerian Perdagangan dan BUMN sebagai distributor resmi pemerintah memiliki tanggung jawab agar minyak goreng subsidi ini kembali stabil baik pasokan maupun harga.
Baca Juga: Harga Minyak Goreng Minyakita Naik di Sejumlah Daerah, Mendag Jadi Nombok Gak Nih?
"Banyak pihak yang memiliki tanggung jawab agar kondisi ini stabil kembali, seperti Produsen, Kementerian Perdagangan, dan BUMN sebagai distributor barang," pungkasnya.
