Infografis
Suara.com - Pemerintah bakal melakukan proses lelang terhadap 30 paket proyek Ibu Kota Negara (IKN) senilai Rp23,7 triliun pada tahun ini. Selain itu ada sejumlah proyek yang bakal dilakukan lelang ulang karena mengalami gagal lelang.
Hal tersebut dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadilmuljono di Gedung DPR RI, ditulis Rabu (18/1/2023).
"Rp23,7 triliun, 30 paket," ungkap Basuki.
Basuki menambahkan, nilai tersebut tidak termasuk dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca Juga: Menteri PUPR Tegas Larang Moge Masuk Tol
Sebab, saat ini tahapannya masih dalam proses pengajuan prakarsa.
"KPBU belum (bisa mulai), kemarin baru ada yang mengajukan prakarsa, belum (bisa mulai tahun ini)," tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Basuki menyampaikan, pada tahun 2022 sebanyak 40 kegiatan konstruksi atau proyek sudah berhasil terkontrak dengan nilai Rp 25,98 triliun.
"Sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp 25,98 triliun termasuk anggaran reguler Kementerian PUPR tahun 2022," terang Basuki.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, beberapa kontrak gagal lelang di 2022. Sehingga, kata dia, harus dilelang ulang tahun ini.
"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulangi pada 2023 ini," katanya.
Sebelumnya, media asing ternama asal Amerika Serikat (AS) Bloomberg menyoroti proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dilakukan pemerintah Indonesia.
Dalam laporannya bertajuk "Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City Are Falling Apart" yang dikutip Rabu (21/12/2022), media tersebut menyoroti masa depan nasib proyek IKN setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada 2024 mendatang.
Apalagi setelah 3 tahun proyek ini diumumkan belum ada satu pun investor yang tertarik untuk ikut serta.
Tak hanya itu, Bloomberg juga menyindir bagaimana brosur IKN Nusantara tampak menarik, tetapi pembiayaannya masih tidak jelas.
"Apa yang tidak mereka tunjukkan dengan jelas adalah di mana Indonesia akan menemukan US$ 34 miliar untuk membangun ibu kota baru dari awal," tulis Bloomberg dalam laporannya.
Hal lainnya yang disorot Bloomberg adalah periode Presiden Jokowi yang hanya tinggal 18 bulan saja. Setelah tiga tahun proyek IKN diumumkan, tak ada satu pun investor yang sepenuhnya berkomitmen untuk membiayai proyek ini.
Pada 2 Desember 2022, Presiden Jokowi berkata ada permintaan tinggi investasi di IKN, namun Bloomberg mencatat bahwa belum jelas apakah ada kontrak mengikat yang telah ditandatangani.
Sejumlah perusahaan dari China, Korea Selatan, Malaysia, dan Uni Emirat Arab baru menandatangani letter of intent.
Bloomberg juga menyorot masalah korupsi, kronisme, dan birokrat yang lambat di Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi yang kurang kuat dibanding Vietnam dan Filipina sehingga akan mempegaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
