Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta jajarannya lebih memperkuat nilai perdagangan ekspor Indonesia pada tahun 2023, setelah di tahun 2022 kemarin mengalai peningkatan yang cukup tinggi dengan nilai ekspor mencapai USD268 miliar.
Permintaan Presiden Jokowi ini dinilai oleh Anggota Komisi XI DPR Milhammad Misbakhun sangat tepat setelah nilai ekspor dan kinerja ekonomi nasional di tahun kemarin sangat positif. Bahkan, dengan adanya kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan ini akan menguatkan nilai ekspor Indonesia di tahun 2023.
“Terkait dengan permintaan presiden terhadap pertumbuhan ekspor kita, saya yakin bahwa kinerja ekonomi terutama hilirisasi di sektor pertambangan, di sektor mineral ini akan memberikan dampak yang kuat terhadap ekspor kita di tahun 2023 nanti,” kata Misbakhun kepada wartawan ditulis Selasa (17/1/2022).
Dikatakan politisi Partai Golkar ini, larangan ekspor bahan mentah oleh Presiden Jokowi sejauh ini belum berjalan efektif, karena posisi Indonesia terhadap larangan ekspor nikel ini masih mengalami banting sehingga ekspor Indonesia akan memiliki nilai tambah.
Baca Juga: Bos Perbankan Janji Nurut Titah Jokowi Soal Hilirisasi Industri
“Bukan bahan baku mentah ya. Kemudian presiden juga melarang ekspor bauksit. Bauksit dilarang oleh pemerintah juga untuk memperkuat hilirisasi pertambangan kita,” ujarnya.
Menurut Misbakhun, kebijakan hilirisasi pertambangan ini menjadi satu modal besar Indonesia dalam meningkatkan nilai ekspor, karena yang akan diekspor ke depan bukanlah bahan mentah tetapi bahan jadi yang memiliki nilai jual sangat tinggi.
“Hilirisasi ini akan memberikan penguatan yang luar biasa terhadap nilai ekspor Indonesia. Jadi menurut saya larangan ekspor ini adalah bagus apabila larangan itu adalah larangan ekspor untuk bahan baku, bahan mentah dan sebagainya,” ucapnya.
Dijelaskan Misbakhun, jika larangan ekspor bahan mentah ini dilakukn dengan baik maka akan memberikan nilai tambah, dan pertumbuhan ekspor ini tentunya harus dibarengi dengan peningkatan cadangan devisa.
“Saya setuju dengan Presiden, makanya devisa hasil ekspor harus dikuatkan regulasinya oleh Bank Indonesia. Bahwa semua ekspor bahan baku bahan mentah dan bahan jadi yang berasal dari Indonesia, maka devisa hasil ekspornya harus masuk ke perbankan Nasional Indonesia,” jelasnya.
Baca Juga: Aktivitas Tambang Ancam Cagar Budaya di Gunung Kekenceng, Advokasi Terhambat di KIP Jabar
“Kalimat harus ini, harusnya menjadi aturan yang ditegakkan baik itu oleh bank sentral maupun perbankan nasional kita, karena ini juga akan memberikan penguatan terhadap cadangan devisa kita. Tinggal bagaimana tidak melanggar undang-undang sistem devisa bebas, tidak melanggar aturan-aturan yang ada di sana maka harus dibuat aturan baru yang mengakomodasi bagaimana memperkuat sistem cadangan devisa kita dengan hasil ekspor kita yang meningkat tajam tersebut,” tambahnya.
Untuk itu, anak buah Airlangga Hartarto ini mengusulkan agar disinkronkan semua aturan-aturan yang berkaitan dengan ekspor di sektor keuangan.
“Misalnya kalau ada emiten di pasar modal yang bergerak di bidang ekspor hasil pertambangan, maka dia kemudian mendapatkan pembiayaan dari perbankan nasional, maka dibuat aturan yang terintegrasi yang kuat bahwa dia harus merepatriasi devisa hasil ekspornya, harus di perbankan nasional. Karena Ini dampaknya sangat signifikan terhadap perekonomian nasional,” jelasnya lagi.
Sementara itu, peneliti INDEF Eko Listiyanto mengatakan, untuk mencapai target yang diinginkan Presiden Jokowi maka larangan melakukan ekspor dalam bentuk bahan mentah harus terjadi, maka dengan sendirinya target tersebut bisa terealisasi di tahun ini.
“Target tersebut tentu memerlukan percepatan hilirisasi produk komoditas yang diatur untuk dilarang ekspor dalam bentuk mentah. Jika target hilirisasinya meleset, maka target ekspor tersebut kemungkinan akan ikut meleset,” katanya.
Oleh sebab itu, cara tepat untuk melakukan itu adalah menaikan cadangan devisa dengan meningkatkan ekspor lebih besar ke luar negeri.
“Di sisi lain, juga perlu memastikan tidak membuat kebijakan yang memicu impor, terutama pada produk yang konten impornya masih tinggi atau TKDN nya masih rendah,” tutupnya.
