Infografis
Banyaknya minat perusahaan yang memilih merekrut outsourcing ketimbang merekrut karyawan membuat sistem ini diatur secara lebih spesifik dalam Perppu Cipta Kerja. Dalam Perppu Cipta Kerja terbaru, aturan mengenai pekerja alih daya tertulis dalam Pasal 64. Pasal ini sebelumnya dihapus dalam UU Cipta Kerja karena dianggap inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
Dijelaskan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan alih daya atau outsourcing ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Penjelasan mengenai outsourcing dilanjutkan pada Pasal 66 yang mengatur perlindungan pekerja atau buruh termasuk jika kontrak alih daya telah berakhir, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan atas hubungan industrial.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
