Gaduh Jalan Berbayar di DKI Jakarta Usulan Anies, Nama Ahok dan Jokowi Juga Disebut

Suara.com - Jika tidak ada aral melintang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing alias ERP di sejumlah ruas jalan Ibu Kota yang sangat padat.

Rencananya tarif yang akan dikenakan untuk jalan berbayar ini mulai dari Rp5.000 hingga Rp19.000.

Usulan tersebut diungkapkan oleh Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dishub DKI Jakarta Zulkifli.

Rencana ini juga tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Rancangan Perda ini sudah dikeluarkan sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Anies Baswedan.

Baca Juga: Isu Ijazah Palsu Bikin Citra UGM Berantakan, Amien Rais: Rektor Sekarang Cuma Diperalat Jokowi

Dalam rancangan beleid tersebut dijelaskan akan ada tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Tarif itu dibayar oleh pengguna jalan ketika melintasi kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik.

Atas rencana kebijakan langsung menuai pro kontra ditengah masyarakat. Merespons ramainya gaduh kebijakan sistem ERP di sejumlah ruas jalan di Jakarta, politisi Demokrat Ardi Wirdamulia ikut angkat bicara.

Melalui cuitannya, Ardi meminta agar publik berpikir lebih adil soal kebijakan ini. Ia menerangkan jika rencana tersebut sepenuhnya urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Berita ini banyak dikomentari negatif terhadap jeng Sri. Yuk berpikir adil. Ini urusan pemprov DKI," kata @awemany seperti dikutip Suara.com pada Selasa (10/1/2023).

Ardi juga menyebut jika kebijakan tersebut sudah digagas oleh pemimpin DKI Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan.

Baca Juga: Profil dan Rekam Jejak Hercules, Bela Jokowi soal Isu Ijazah Palsu

"Digagas sejak zaman Anies," ungkapnya.

• «
• 1
• 2
• »