Infografis
Suara.com - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menegaskan, Perppu Cipta Kerja tidak menghapus libur 2 hari dalam seminggu, cuti haid dan cuti melahirkan.
Ia juga mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sama sekali tidak mengubah kewenangan pemilik usaha dalam menerapkan waktu kerja dan istirahat karyawan.
"Ada hoaks yang berkembang Perppu ini menghapus waktu istirahat atau libur, itu tidak benar. Masalah liburnya itu 1 hari atau 2 hari, tergantung peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, artinya harus dimusyawarahkan antara pengusaha dan pekerja," kata Indah pada Jumat (6/1/2023).
Indah menegaskan, Indonesia sebagai salah satu anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) akan tetap menggunakan sistem waktu kerja maksimal 40 jam tiap minggu.
Baca Juga: Kemnaker Siapkan Revisi PP Turunan Cipta Kerja Dampak Pengesahan Perppu, Ini Rinciannya
Ia menambahkan, jika perusahaan ingin memperkerjakan karyawan lebih dari waktu yang ditetapkan, perusahan terkait wajib mengajukan perizinan kepada Kementerian Ketenagakerjaan berkaitan dengan risiko keselamatan kerja.
"Bila dalam satu minggu perusahaan menetapkan waktu kerja enam hari, maka pekerja berhak dapat libur satu hari. Kalau lima hari kerja, maka pekerja berhak untuk istirahatnya dua hari dan seterusnya. Mengenai libur nggak mesti Sabtu atau Minggu," imbuh dia.
Selain itu, aturan istirahat karyawan juga masih berlaku meski Prppu CIpta Kerja disahkan kecuali jika ada perjanjian antara pihak penyedia kerja dengan karyawan sehingga terjadi perubahan aturan istirahat panjang.
Cuti Haid
Perppu Cipta Kerja, kata Indah, tidak merubah aturan cuti haid dan melahirkan dan masih merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2003.
Baca Juga: Respons soal Tak Ada Cuti Haid di Perppu Cipta Kerja, Kemenaker: Ada di UU 13 Tahun 2003
"Karena tidak ada perubahan, maka cuti haid dan cuti melahirkan tidak dituangkan dalam Perppu Cipta Kerja, sehingga acuan yang digunakan adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 81 (cuti haid) dan Pasal 82 (cuti melahirkan)," jelas dia.
