Infografis
Suara.com - Proyek Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara tampaknya bakal terealisasi. Hal ini setelah Badan Otorita IKN Nusantara mencatat adanya investasi yang masuk untuk pembangunan IKN di awal tahun 2023.
Setidaknya, tiga investor siap membangun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam di IKN. Ketiga investor tersebut adalah PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), Konsorsium CCFG Corp - PT. Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, mengatakan bahwa tiga perusahan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Saat ini tercatat ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan Letter of Intent untuk berinvestasi di IKN yang sedang kami proses dan kami yakin jumlah tersebut akan terus bertambah. Dari jumlah tersebut, 3 pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN/Hankam. Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal tahun 2023 ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/1/2022).
Baca Juga: Asing Soroti Proyek IKN yang Ambisius, Bagus di Brosur Tapi Sepi Investor
Sebagai catatan, sektor yang menjadi minat para investor saat ini adalah pendidikan (15 LOI), kesehatan (5 LOI), perumahan (8 LOI), perkantoran pemerintah (2 LOI), perkantoran swasta dan BUMN (3 LOI), mixed use (8 LOI), konsultan (6 LOI), infrastruktur dan utilitas (10 LOI) dan teknologi (2 LOI).
Sekretaris Perusahaan Summarecon, Agung Jemmy Kusnadi mengatakan pihaknya sangat bangga dapat terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara dan Summarecon akan selalu mendukung proyek yang dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian bangsa.
"IKN Nusantara adalah proyek bersejarah dan kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah Indonesia," kata Agung.
Dengan sudah mendapatkan SIPP, para investor selanjutnya akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost.
"Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke Pemerintah paling lambat enam bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun," tutur Bambang.
Kemudian, hunian yang dibangun oleh tiga investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14,500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1. Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 dan sehingga dapat beroperasi pada bulan Agustus-Desember 2024.
Baca Juga: Pembebasan Lahan IKN di Kecamatan Sepaku Capai 817 Hektare, Begini Prosesnya
Total nilai investasi dari ketiga investor tersebut adalah sekitar 41 triliun rupiah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berikut adalah rincian nilai investasinya, Summarecon sebesar 1,67 triliun rupiah, RBN-CCFG sebesar Rp 30,8 triliun dan KLHC sebesar Rp 8,65 triliun.
"Melalui skema KPBU dipastikan negara dan investor akan mendapatkan keuntungan yang fair, jadi tidak ada pihak yang dirugikan," kata Bambang.
Wakil Direktur Utama Risjadson Brunsfield Nusantara, Abdulbar M Mansoer, menambahkan bahwa konsorsium tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara karena melihat perencanaannya sudah sangat matang dan komprehensif.
"Saya yakin akan banyak investor baik dari dalam negeri, asing atau konsorsium yang akan menanamkan modalnya untuk pembangunan IKN Nusantara," imbuh Abdulbar.
Kembali diingatkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen bahwa pembiayaan pembangunan IKN Nusantara akan berasal dari APBN sebesar 20 % dan 80 % berasal dari investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
