Infografis
Suara.com - Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK menuai soroton para pejabat publik. Setelah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, kali Ini Wakil Presiden atau Wapres Maruf Amin yang berkomentar soal OTT.
Maruf Amin menyebut, penindakan korupsi, termasuk OTT akan berkurang apabila langkah pencegahan dan pendidikan antikorupsi berjalan baik.
"Kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada," ujar Wapres di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Menurut dia, KPK sebenarnya telah menggunakan cara lain untuk pemberantasan korupsi, lewat strategi Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
"Kalau masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya ada dalam penindakan," kata Maruf Amin.
Maka dari itu, Wapres berharap pencegahan korupsi, khususnya melalui pendidikan antikorupsi terus digencarkan, sehingga ke depan tidak terjadi banyak OTT.
"Tapi secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia, di manapun, termasuk KPK itu menggunakan pendekatan Trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan," imbuh dia.
Komentar Luhut
![Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menghadiri Peluncuran Aksi Pemcegahan Korupsi 2023-2024 yang diadakan KPK bersama sejumlah kementerian/lembaga di kawasan Jakarta Pusat, pada Selasa (20/12/2022). [Suara.com/Yaumal]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/12/20/42103-menko-marves-luhut-binsar-panjaitan.jpg)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan pernyataan yang memantik reaksi publik. Ia menyorot cara kerja KPK yang kerap melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.
Menurut Luhut, pemberantasan korupsi lewat KPK tidak bagus, bahkan membuat jelek negara. OTT yang sering dilakukan KPK untuk menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi membuat citra negara jadi buruk.
"OTT-OTT ini kan ndak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dilansir dari acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang disiarkan di Youtube StranasPK Official, Selasa (20/12/2022).
"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," sambungnya yang dimandati mengurusi e-katalog oleh Presiden Joko Widodo.
