Infografis
Suara.com - Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menggelar diskusi untuk mencari inovasi baru dalam pengelolaan dana haji masyarakat. Salah satunya, dengan membuat platform yang bisa memudahkan pelaku bisnis penyelenggaraan haji.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Indra Gunawan mengatakan, di tahun-tahun mendatang transformasi digital sangat dibutuhkan, terutama dalam pelayanan pengelolaan keuangan haji.
"Sejak 2018 - 2022 biaya haji yang dikucurkan BPKH untuk keberangkatan setiap jemaah terus mengalami peningkatan, tetapi biaya yang dikeluarkan oleh jemaah angkanya tidak naik secara signifikan. Ini menjadi salah satu isu utama yang perlu diinformasikan kepada masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKH dalam mengelola uang umat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/12/2022).
Dalam diskusi yang sama. Pakar Transformasi dan Perubahan, Rhenald menyebut tentang perkembangan dan perubahan tatanan dunia yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi, salah satunya oleh bencana. Sebagaimana yang terjadi dua tahun kebelakang, dimana pandemi covid-19 telah banyak mengubah pola kehidupan manusia.
Baca Juga: Pelaku Usaha Pusing Sortir Produk di Gudang, Ini Solusinya
"Pasca-pandemi, masyarakat juga lebih suka untuk melakukan aktivitas luar ruangan. kini masyarakat semakin mengandalkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Sektor keuangan pun ikut bertransformasi. Pelayanan publik, tentu menjadi salah satu subjek yang perlu juga untuk bertransformasi, termasuk BPKH," kata Rhenald.
Lebih lanjut Rhenald menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan hal konstan yang terus terjadi di setiap jaman. Setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat tentulah berbeda, disesuaikan dengan perubahan yang terjadi itu sendiri.
Rhenald memaparkan, ada beberapa esensi disrupsi dalam setiap perubahan yang terjadi, beberapa diantaranya ialah: Kecepatan terus dipacu, manusia tergantikan oleh robot, chatbot dan AI serta munculnya useless generation utamanya mereka yang bermental penumpang.
Selain itu dalam menyikapi perubahan yang terjadi, dibutuhkan kecerdasan baru, transformasi supply chain ke digital ecosystem dan perubahan non-linear mindset yang bersifat exponential.
Sebagai penutup diskusi, Anggota Dewan Pengawan BPKH, Heru Muara Sidik menyampaikan bahwa dalam mendukung transformasi digital, BPKH tengah membangun suatu platform yang dapat digunakan tak hanya bagi mitra strategis, namun juga berbagai pihak penyedia jasa penyelenggaraan haji seperti telekomunikasi, catering, juga transportasi hingga UMKM. Tentunya BPKH juga ingin melibatkan pihak tak hanya dari Indonesia, tapi juga dari Arab Saudi.
Baca Juga: BPKH Gandeng MUI untuk Tingkatkan Ekonomi Syariah
"Platform BPKH dapat dimanfaatkan sebagai 'marketplace' untuk pelaku bisnis syariah untuk menawarkan jasanya. Kita tidak menndisrupsi bisnis yang lain, tetapi mengleverage bisnis tersebut." ujar Heru.
Hingga saat ini BPKH mengelola dana sebesar Rp164 Triliun rupiah. Namun saat ini, angka tersebut mengalami penurunan karena biaya haji yang dibebankan kepada calon jemaah angkanya tetap. Padahal setiap tahunnya, dana tersebut digunakan untuk membiayain penyelenggaraan haji yang nilainya terus meningkat. Sustainabilitas keuangan haji menjadi kewajiban BPKH untuk memastikan penyelenggaran haji dapat berjalan lancar.
"Kita harus menyambut perubahan itu sedari dini. BPKH harus bersiap dalam menghadapi krisis di masa depan. Karenanya platform ini jadi salah satu manajemen krisis kami. Semoga platform ini dapat mendatangkan keuntungan tidak hanya untuk BPKH tetapi bagi semua orang." pungkas Heru.
