Tim Wapres Siapkan Strategi untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem dalam 2 Tahun

Sabtu, 17 Desember 2022 | 04:07 WIB
Tim Wapres Siapkan Strategi untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem dalam 2 Tahun
Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) menyampaikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (25/11/2022). . ANTARA FOTO/Basri Marzuki/rwa (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana melakukan berbagai upaya memenuhi target menurunkan kemiskinan ekstrem di sisa dua tahun masa kepemimpinannya.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi mengatakan pihaknya sudah merencanakan berbagai program. Salah satunya dengan menggandeng berbagai pihak lewat konsep pentahelix.

“Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K selalu menyatakan di beberapa kesempatan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem ini harus dilakukan melalui upaya kolaborasi, sinergi, juga konvergensi yang melibatkan berbagai pihak yang kita kenal dengan nama penta helix,” ujar Suprayoga kepada wartawan, Jumat (17/12/2022).

Dalam keterangan yang sama, peneliti dari Oxford University, Sabina menyebut Indonesia memang sudah berhasil mengangkat 8 juta penduduk Indonesia dari garis kemiskinan. Hal ini dilakukan dalam rentang waktu yang cukup singkat, yakni 5 tahun.

Baca Juga: CEK FAKTA: Ma'ruf Amin Imbau Warga Miskin Sedekah Biar Tak Ngundang Bencana, Benarkah?

Berdasarkan Indikator kemiskinan multidimensi (MPI) tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tersisa 2 persen. Hal ini dilihat dari kebutuhan atas kecukupan nutrisi, pemenuhan pendidikan dasar, akses listrik hingga sanitasi menunjukan penurunan yang signifikan.

"Ini membuat Indonesia menjadi negara kedua tercepat setelah China yang berhasil menurunkan banyak indikator kemiskinan multidimensi,” ucapnya.

Menanggapi lebih lanjut, Akademisi Universitas Indonesia Abdillah Ahsan menuntut peran lebih dari TNP2K. Untuk itu, ia mengusulkan agar kedudukan TNP2K dipertimbangkan menjadi lembaga setingkat kementerian di bawah koordinasi Presiden Joko Widodo melalui payung hukum peraturan pemerintah.

“Dengan mendudukkan TNP2K sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, diharapkan membuat lembaga ini memiliki wewenang yang lebih kuat dalam sinkronisasi, koordinasi, dan optimalisasi program pengentasan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.

Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Wakil Presiden Republik Indonesia Meninggal Dunia di RSPAD Jakarta?

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI