Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mencegah praktik nepotisme dan jual beli jabatan lewat digitalisasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan sistem merit berbasis Smart Birokrasi, Ganjar menyaring ASN dengan indikator talenta untuk promosi atau mustasi.
Penerapan sistem Smart Birokrasi ditunjukkan dengan layanan manajemen talenta yang tersedia. Saat ini, Ganjar menerapkan aplikasi digital terintegrasi mulai e-jabatan fungsional, e-mutasi, dan e-file.
Analis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta Nirwan Pambudi mengatakan, Ganjar berhasil menggerus budaya titipan atau setoran dengan sistem tersebut. Sebab itu, Nirwan menyebut trobosan Ganjar menjadi kiblat bagi BKD di kabupaten/kota se-Jateng.
"Kami mengapresiasi indeks meritokrasi provinsi dengan kategori nilai Sangat Baik. Jadi menurut kami layak mendapatkan penghargaan di nasional. Kami pun berusaha menerapkan sistem ini dalam perekrutan ASN," kata Ganjar.
Lebih lanjut, Nirwan menyebut sistem meritokrasi yang diciptakan Ganjar di Pemprov Jateng menjadi rujukan provinsi lain. Hal itu dibuktikan dengan Anugrag Meritokrasi Tahun 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan Anugerah Meritokrasi Tahun 2021.
Dalam penghargaan itu, Jateng unggul dengan poin 335,5 atau kategori Sangat Baik. KASN juga mempercayakan Pemprov Jateng menggelar sendiri Anugerah Meritokrasi kepada kabupaten /kota di Jateng yang telah menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan kategori Baik.
"Itu kami buktikan dengan mekanisme baru proses pada seleksi terbuka jabatan pengawas (eselon IV) di unsur wilayah. Kami buka jabatan lurah, kasi kecamatan. Kami ukur kompetensinya, pengalaman kerjanya, kinerjanya," katanya.
Senada, Kabid Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN BKPSDM Kabupaten Purworejo Dwita Puspitasari mengatakan, Pemprov Jateng merupakan salah satu pioner manajemen talenta dalam penempatan ASN yang menjadi rujukan dari Kabuptan/Kota.
''Menurut saya, sistem merit dalam manajemen kepegawaian mengubah paradigma pimpinan dari penempatan sesuai senioritas daftar urut kepangkatan, menjadi berdasarkan kualifikasi kompetensi dan kinerja," katanya.
Baca Juga: Survei: Pendukung Jokowi Ingin Lihat Ganjar Dampingi Prabowo
Dwita mengatakan, keberhasilan manajemen kepegawaian di Jateng membuat penempatan jabatan berdasarkan data- data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, kata dia, sistem ini akan menutup peluang jual beli jabatan.
