Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hingga tahun 2021 pemerintah telah berhasil mencatat nilai Barang Milik Negara (BMN) mencapai Rp11.454 triliun.
Dirinya menyebut hal ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang sangat penting bagi masyarakat.
“Nilai ini adalah hasil dari berbagai proses pembangunan. Ini adalah salah satu hasil karya nyata yang sebagian besar adalah dari Kementerian PUPR," kata Sri Mulyani dalam acara serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahap II dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan, Rabu (7/12/2022).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dimana sebagian pembangunan ini berasal dari uang negara, masyarakat, dan juga swasta.
Baca Juga: BTN Dukung Program Klinik Rumah Swadaya PUPR
Menurutnya, penggunaan uang negara harus dipertanggujawabkan kepada publik melalui mekanisme APBN.
“Kita juga melihat APBN dibelanjakan untuk berbagai belanja-belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur. Kita juga tahu bahwa APBN juga berguna bagi masyarakat dalam berbagai bentuk belanja yang mereka bisa rasakan secara langsung maupun tidak langsung,” kata Menkeu.
Selain itu, Menkeu juga menyebut APBN dan negara selalu hadir untuk rakyat, dalam hal ini adalah kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Karena menurut Menkeu, negara yang maju adalah negara yang dapat memiliki kontrak sosial yang kuat dengan rakyatnya.
“Ini adalah bagian tugas mulia kita untuk terus menjaga, memelihara dan memperkuat tali kontrak sosial dengan rakyat dan juga bagian dari membangun kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Di sisi lain, Menkeu mengatakan bahwa proses penghibahan ini dilakukan karena semua aspek membutuhkan sentuhan pembangunan, mulai dari jalan-jalan yang diberikan kepada pemerintah daerah, juga terdapat infrastruktur air bersih, air baku, waduk, jembatan, jalan-jalan nasional, mesin-mesin, hingga pada bangunan sekolah. Kesemuanya ini dikatakan Menkeu adalah merupakan bentuk dari membangun peradaban.
Baca Juga: Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pasuruan Jadi yang Tertinggi di RI, Tembus Rp260 Miliar
“Negara yang peradabannya tinggi dan punya tata kelola yang baik, pasti setiap aset yang dibangun selain disampaikan kepada publik dia akan dipelihara dan dimanfaatkan untuk publik," katanya.
"Jadi kalau teman-teman PUPR ini terus membangun kesadaran barang-barang milik negara harus dijaga bersama dan dimanfaatkan secara maksimal, sebetulnya Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik tapi yang paling penting adalah membangun peradaban,” Menkeu menambahkan.
